ESDM memproyeksikan penyaluran LPG 3 kilogram mencapai 8,677 juta ton pada 2026. Pendataan konsumen belum membatasi pembelian gas bersubsidi.
Penyaluran LPG 3 kilogram diproyeksikan melampaui kuota APBN 2026 sebesar 677 ribu ton. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan penyalurannya mencapai 8,677 juta ton, sedangkan kuota hanya 8 juta ton.
Proyeksi itu setara dengan 108,46 persen dari kuota. Hingga Juli 2026, penyaluran LPG bersubsidi telah mencapai 5,045 juta ton atau 63,06 persen dari alokasi setahun.
“Untuk tahun 2026 ini memang prognosanya itu sebesar 8,6 juta ton,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR, Rabu, 26 Agustus 2026.
Perhitungan tersebut dibuat berdasarkan rata-rata penyaluran harian di setiap kabupaten dan kota sepanjang Januari hingga Juli. Jika pola konsumsi berlanjut, kebutuhan LPG 3 kilogram akan melampaui kuota sekitar 8,46 persen.
Distribusi Masih Terbuka
Laode mengatakan konsumsi LPG 3 kilogram terus meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi lain, sistem distribusinya masih memungkinkan gas bersubsidi dibeli oleh berbagai kelompok masyarakat.
“Pada hari ini sebenarnya LPG 3 kilogram itu masih bisa digunakan oleh semua kelas masyarakat. Ini nanti yang akan kami lakukan pengaturan,” ujar Laode.
Pemerintah telah memulai transformasi penyaluran LPG 3 kilogram sejak 1 Maret 2023. Tahap pertama mencakup pendataan konsumen dalam sistem berbasis web serta pencatatan transaksi pembelian.
Tahap berikutnya ialah memadankan data konsumen untuk menentukan kelompok yang berhak menerima subsidi. Pertamina Patra Niaga juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperkuat verifikasi nomor induk kependudukan.
Namun, pencatatan identitas belum serta-merta membatasi jumlah tabung yang dapat dibeli setiap konsumen. Pemerintah masih menyiapkan pengaturan kelompok penerima dan volume pembelian LPG bersubsidi.
Kelebihan kuota bukan kejadian pertama. Pada 2025, realisasi penyaluran mencapai 8,52 juta ton, melampaui kuota awal APBN sebesar 8,17 juta ton. Setahun sebelumnya, konsumsi tercatat 8,23 juta ton dari kuota 8,03 juta ton.
Kuota 2027 Kembali Naik
Pemerintah memasukkan kuota LPG 3 kilogram sebesar 8,945 juta ton dalam Rancangan APBN 2027. Angka itu naik 945 ribu ton dibandingkan dengan kuota APBN 2026.
Anggaran subsidi LPG 3 kilogram pada 2027 direncanakan mencapai Rp114,1 triliun, meningkat sekitar Rp23,7 triliun dari perkiraan realisasi 2026 sebesar Rp90,4 triliun. Nilainya masih dapat berubah selama pembahasan RAPBN bersama DPR.
Peningkatan konsumsi juga memperbesar kebutuhan impor. Data ESDM menunjukkan impor memenuhi 83,97 persen kebutuhan LPG nasional pada Januari–Februari 2026.
Meski proyeksi volume telah dibuka, pemerintah belum menjelaskan tambahan anggaran yang diperlukan apabila penyaluran benar-benar mencapai 8,677 juta ton. Beban subsidi tidak dapat dihitung hanya dari kelebihan volume karena dipengaruhi harga acuan LPG, nilai tukar, dan biaya pengadaan.
“Semua data akan dilakukan penguatan sebelum nanti kami lakukan pengaturan kepada kelas-kelas masyarakat yang memanfaatkan LPG 3 kilogram tersebut,” kata Laode.***
