Bank Indonesia bilang struktur utang “tetap sehat”. Di pekan yang sama, seorang ekonom independen memperingatkan kebutuhan utang baru tahun ini bisa terbesar dalam dua dekade.
Rabu, 15 Juli 2026. Bank Indonesia merilis data resmi: posisi utang luar negeri Indonesia naik lagi, jadi USD444,4 miliar. Kalimat penutupnya konsisten seperti biasa: “struktur ULN tetap sehat.”
Dua hari sebelumnya, ekonom Bright Institute Awalil Rizky menyampaikan proyeksi yang terdengar berlawanan: kebutuhan penarikan utang baru pemerintah sepanjang 2026 bisa tembus Rp1.768 triliun — nominal pinjaman luar negeri neto terbesar dalam dua dekade terakhir, jika proyeksi itu benar.
Dua pihak, dua kalimat penutup yang berbeda nada, dari sumber data yang sama.
Perbedaan ini bukan kontradiksi kebetulan. Ia mencerminkan pertanyaan yang lebih jauh dari kedua rilis itu: kapan angka utang berubah dari sekadar statistik jadi ancaman nyata?
Pertanyaan itu makin sering muncul di ruang publik Indonesia, terutama setelah buku lama John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man, kembali ramai dibahas — kisah tentang negara yang terjebak utang lalu kehilangan kendali atas asetnya sendiri.
Sri Lanka dan Uganda jadi rujukan paling sering dikutip. Tapi keduanya juga jadi contoh betapa mudah narasi “jebakan utang” disalahpahami — dan betapa pentingnya membaca angka Indonesia sendiri secara jujur, bukan lewat kacamata ketakutan yang dibentuk kasus negara lain.
Preseden yang Sering Disalahpahami
Sri Lanka menyerahkan 70 persen saham Pelabuhan Hambantota ke perusahaan China lewat sewa 99 tahun pada 2017, setelah proyek itu gagal menghasilkan pendapatan sesuai proyeksi.
Uganda sempat disebut bernasib sama — Bandara Entebbe diklaim terancam diambil alih kreditor China. Klaim itu kemudian dibantah resmi oleh pemerintah Uganda maupun China.
Bahkan kasus Hambantota sendiri lebih rumit dari sekadar “gagal bayar lalu disita”. Sejumlah kajian akademik menemukan bahwa krisis eksternal Sri Lanka lahir dari defisit kembar dan jebakan pendapatan menengah, bukan semata utang ke China — dan porsi utang China saat itu hanya sekitar 10 persen dari total utang luar negeri Sri Lanka.
Yang benar-benar relevan dari kasus Sri Lanka bukan siapa krediturnya, melainkan posisinya: rasio utang publik terhadap PDB negara itu sudah 77,6 persen pada 2017 — jauh melewati ambang 60 persen yang dipakai IMF dan lembaga multilateral lain sebagai tanda bahaya bagi negara berkembang.
[GRAFIK: Perbandingan rasio utang terhadap PDB — Indonesia Mei 2026 (29,9%) vs Sri Lanka 2017 (77,6%) vs ambang batas IMF (60%)]
Angka yang Membuat BI Percaya Diri
Posisi Indonesia hari ini jauh dari skenario itu. Rasio utang luar negeri terhadap PDB tercatat 29,9 persen pada Mei 2026 — kurang dari setengah ambang bahaya IMF.
Komposisinya juga berbeda dari pola Sri Lanka. Sekitar 83,9 persen dari total utang luar negeri Indonesia berjangka panjang. Untuk utang pemerintah secara spesifik, porsinya bahkan mencapai 99,99 persen — artinya risiko gagal bayar mendadak akibat jatuh tempo menumpuk relatif kecil.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebut kenaikan Mei 2026 didorong utang sektor publik, “di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah.” Utang luar negeri swasta memang masih USD195,9 miliar, tapi kontraksinya melandai dari 0,5 persen jadi 0,1 persen dalam sebulan.
Data ini juga tidak disembunyikan. Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) dirilis rutin setiap bulan oleh BI bersama Kementerian Keuangan — jenis keterbukaan yang justru absen dalam skenario “jebakan utang” yang dibayangkan Perkins.
Kabut di Balik Angka yang Terang
Tapi rasio terhadap PDB bukan satu-satunya cara membaca risiko utang — dan di sinilah kabutnya belum sepenuhnya sirna.
Awalil Rizky menunjuk indikator lain yang lebih jarang dibahas publik: rasio utang terhadap pendapatan negara. Dengan utang pemerintah Rp9.638 triliun berbanding pendapatan negara Rp2.756,3 triliun pada 2025, rasionya melonjak jadi hampir 350 persen — angka yang terlihat jauh lebih menakutkan daripada 29,9 persen terhadap PDB.
Ia juga menyoroti Debt Service Ratio, yakni beban bunga utang dibanding pendapatan negara, yang mencapai 18,66 persen pada 2025. Indikator ini menangkap tekanan riil terhadap anggaran tahun berjalan — bukan hanya besar-kecilnya tumpukan utang.
Soal kebutuhan pembiayaan 2026, Awalil mencatat lonjakan pinjaman luar negeri neto empat kali lipat dari rencana awal APBN, dari Rp32,67 triliun menjadi Rp131,56 triliun. “Cukup mengherankan,” katanya, “menjadi pertanyaan serius mengenai peningkatan untuk kebutuhan apa dan kepada pihak mana berutangnya.”
Dua data ini tidak saling meniadakan. Rasio terhadap PDB menjelaskan daya tahan struktural jangka panjang; rasio terhadap pendapatan negara menjelaskan tekanan anggaran jangka pendek. Indonesia bisa aman di indikator pertama sambil tetap perlu waspada di indikator kedua.
Bukan Soal Angka, Tapi Siapa yang Bisa Melihatnya
Kalau ada satu pelajaran dari buku Perkins yang benar-benar relevan untuk konteks ini, itu bukan soal besar-kecilnya angka utang, melainkan soal siapa yang bisa melihat angka itu dan kapan.
Sri Lanka pada 2017 punya rasio utang tiga kali lipat Indonesia hari ini, ditambah struktur utang jangka pendek yang rapuh. Uganda punya klaim viral yang ternyata tidak terbukti setelah ditelusuri ke sumber resminya. Indonesia punya rilis bulanan yang bisa dibaca siapa saja, dan sekarang juga punya ekonom independen yang secara terbuka mempertanyakan komposisi pembiayaannya.
Selama kebiasaan bertanya itu tetap hidup — dari BI yang merilis data, dari ekonom yang menantangnya — jarak antara Indonesia hari ini dan skenario terburuk yang tersirat dalam buku Perkins tetap lebar. Pertanyaan Awalil tentang “kepada pihak mana berutangnya” belum terjawab tuntas. Dan mungkin memang belum harus terjawab hari ini — tapi patut terus ditagih setiap bulan, setiap kali SULNI baru terbit.***
