Kemdiktisaintek menelusuri dugaan pemalsuan riset WNI di Denmark dan meminta publik tidak menggeneralisasi peneliti Indonesia.
Pemerintah Indonesia mulai mendalami dugaan pemalsuan riset oleh sejumlah Warga Negara Indonesia dalam konferensi ilmiah ISPPD 2026 di Kopenhagen, Denmark. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menegaskan kasus ini menyangkut integritas akademik dan etika penelitian.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan kementeriannya memberi perhatian serius terhadap informasi yang berkembang. Pemerintah kini menelusuri fakta, afiliasi, serta kemungkinan keterkaitan pihak yang disebut dengan lembaga pendidikan atau riset di Indonesia.
“Kemdiktisaintek memberikan perhatian terhadap informasi yang berkembang terkait dugaan pelanggaran integritas akademik dan etika penelitian yang melibatkan pihak yang menggunakan afiliasi institusi di Indonesia,” kata Brian di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (27/5/2026).
Minta Publik Tak Menggeneralisasi
Brian menekankan pentingnya kehati-hatian sebelum menyimpulkan kasus tersebut. Menurut dia, dugaan fabrikasi data tetap harus diproses secara objektif, tetapi tidak boleh menjadi dasar untuk mencoreng seluruh komunitas ilmiah Indonesia.
Ia menyebut Indonesia memiliki banyak peneliti, dosen, mahasiswa, dan inovator yang bekerja profesional. Karena itu, kasus yang diduga melibatkan segelintir orang tidak boleh menutupi kerja panjang komunitas akademik nasional.
Berdasarkan temuan awal, Brian juga menyatakan pihak yang diduga terlibat tidak terindikasi sebagai dosen atau peneliti aktif di perguruan tinggi Indonesia. Pernyataan ini menjadi penting untuk memperjelas posisi pemerintah di tengah ramainya tudingan di media sosial.
Kampus Ikut Menelusuri
Universitas Negeri Yogyakarta ikut melakukan penelusuran setelah dua nama alumni disebut dalam perbincangan publik. Wakil Rektor Bidang Akademik UNY, Nur Hidayanto Pancoro Setyo Putro, membenarkan dua nama tersebut tercatat sebagai alumni FMIPA.
