Menko Airlangga menemukan selisih data ekspor puluhan miliar USD dengan AS dan China. Pemerintah kini menyiapkan PT Danantara untuk menutup dugaan kebocoran devisa.
Pemerintah mulai membongkar dugaan manipulasi ekspor yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun dan berpotensi menguras devisa negara dalam jumlah raksasa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap adanya selisih besar antara data ekspor Indonesia dan pencatatan negara tujuan.
Dalam acara “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor” di Jakarta, Senin (25/5/2026), Airlangga menyebut selisih perdagangan dengan Amerika Serikat mencapai miliaran dolar AS.
“Amerika saja, kita merasa bahwa kita punya defisit itu sekitar 16-17 miliar dolar AS, tapi di sana ditangkapnya 20 miliar dolar AS,” kata Airlangga.
Ia juga mengungkap adanya perbedaan data perdagangan dengan China yang mencapai USD20 miliar hingga USD30 miliar. Menurut Airlangga, anomali itu diduga berkaitan dengan praktik manipulasi nilai ekspor dan transfer harga antarpihak terafiliasi.
Dugaan Manipulasi Ekspor
Airlangga menengarai praktik under-invoicing atau penurunan nilai faktur ekspor menjadi salah satu sumber utama kebocoran devisa. Modus ini dilakukan dengan melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyinggung persoalan serupa saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 di DPR, Selasa (20/5/2026).
Menurut Prabowo, praktik under-invoicing membuat Indonesia kehilangan kekayaan alam senilai Rp15.400 triliun sepanjang 1991–2024.
“Under-invoicing sebenarnya fraud atau penipuan,” kata Prabowo.
Presiden menyebut sebagian pengusaha mendirikan perusahaan di luar negeri lalu menjual komoditas dari Indonesia ke perusahaan miliknya sendiri dengan harga murah agar keuntungan tidak tercatat di dalam negeri.
PT Danantara Jadi Eksportir Tunggal
Sebagai respons, pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang akan bertindak sebagai eksportir tunggal untuk tiga komoditas strategis: minyak sawit mentah, batu bara, dan ferro alloy.
BUMN baru yang dipimpin Luke Thomas Mahony itu ditargetkan mulai efektif beroperasi pada 1 Juni 2026.
Airlangga menjelaskan seluruh eksportir nantinya wajib mendaftarkan aktivitas ekspor melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW) dengan mencantumkan PT DSI sebagai co-exporter resmi.
“Adanya DSI, diharapkan pendapatan dari ekspor bisa meningkat,” ujar Airlangga.
Pemerintah juga memberi sinyal kebijakan ekspor satu pintu tidak akan berhenti pada tiga komoditas tersebut. Airlangga menyebut opsi perluasan masih terus dikaji untuk sektor sumber daya alam lainnya.***
