Pemerintah menggadang CNG sebagai pengganti LPG 3 kg dengan klaim hemat Rp137 triliun. Pengamat menyebut kebijakan ini terlambat 19 tahun, akibat distorsi subsidi sejak era konversi minyak tanah ke elpiji 2007 yang tak pernah dibarengi pembangunan infrastruktur gas alam domestik.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan pemerintah tengah menguji coba Compressed Natural Gas (CNG) sebagai pengganti LPG 3 kg bersubsidi. Uji coba tabung ditargetkan rampung tiga bulan ke depan. Pernyataan disampaikan di Istana Kepresidenan, Selasa (5/5/2026).
Bahlil mengklaim harga CNG bisa 30–40 persen lebih murah dari LPG. Negara berpotensi menghemat devisa Rp130–137 triliun karena bahan baku CNG seluruhnya berasal dari dalam negeri. Sekitar 75–80 persen LPG nasional saat ini masih impor.
Konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun. Dari jumlah itu, hanya 1,6–1,7 juta ton diproduksi domestik. Sisanya tergantung pasokan global yang rentan gejolak geopolitik, terlebih saat krisis Selat Hormuz menekan pasokan energi dunia.
CNG adalah gas alam yang didominasi metana (CH₄) dan etana (C₂H₆), dikompresi hingga tekanan 200–250 bar. Berbeda dari LPG yang berwujud cair pada tekanan 5–10 bar—campuran propana dan butana. Cadangan gas baru ditemukan di Kalimantan Timur.
Pertanyaannya: mengapa baru sekarang? Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menyebut pemerintah sejak 2007 fokus pada konversi minyak tanah ke LPG tanpa membangun infrastruktur CNG. Akibatnya, keunggulan harga gas domestik tidak pernah terasa di dapur rakyat.
“Selama pricing distortion ini belum dibereskan, CNG akan sulit punya daya saing karena LPG sudah fixed dengan skema subsidi,” ujar Yayan, dikutip dari TribunNews.
Ia menyebut Perpres 104/2007 dan Perpres 70/2021 mengunci struktur harga energi rumah tangga, membuat substitusi gas alam mati sebelum lahir.
Yayan memperkirakan implementasi nyata butuh 2–3 tahun untuk persiapan infrastruktur dan regulasi. Indonesia juga perlu renegosiasi kontrak ekspor gas yang selama ini lebih banyak mengalir ke luar negeri ketimbang ke konsumen domestik.
Tantangan teknis juga serius. Direktur Jenderal Migas ESDM Laode Sulaeman menyebut tabung CNG kemungkinan akan menggunakan tipe 4 berbahan polimer-komposit—lebih ringan dari tabung baja. Lemigas tengah menguji ketahanan tekanan 200–250 bar.
Implementasi akan bertahap di kota-kota besar Pulau Jawa lebih dulu. Laode memastikan kompor rumah tangga eksisting tetap kompatibel tanpa modifikasi. Saat ini CNG sudah dipakai hotel, restoran, dan dapur Makan Bergizi Gratis—tapi pada tabung 10–20 kg ke atas.
Pengamat lain, Ishak Iskandar, menilai CNG tak praktis untuk skema eceran ala LPG 3 kg. Berita Jatim mencatat biaya instalasi CNG untuk dapur komersial kecil saja Rp20–25 juta. Jaringan setara 370.000 sub-pangkalan LPG eksisting butuh investasi raksasa.
Skema subsidi CNG juga belum jelas. Bahlil menyebut opsi subsidi tetap terbuka, namun volume dan mekanismenya masih dikaji. Skema bisnis akan B2B dengan kemungkinan besar melibatkan Pertamina sebagai operator utama distribusi.***
