Mahfud MD mengevaluasi 18 bulan pemerintahan Prabowo menggunakan tolok ukur dari buku Paradoks Indonesia karya sang presiden sendiri — hasilnya, banyak janji yang belum terbukti.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD meluncurkan evaluasi tajam terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di kanal YouTube resminya, Selasa (7/4/2026). Yang menarik, Mahfud tidak menggunakan standar penilaian dari luar — ia membedah visi presiden lewat buku Paradoks Indonesia (2017) karya Prabowo sendiri, yang kini menjadi rujukan wajib para menterinya.
“Pak Prabowo harus mengayomi semua rakyat, termasuk yang mengkritik. Jalankanlah maunya Pak Prabowo sendiri yang ada di buku itu: tangkap koruptor dan tegakkan hukum, jangan anggap pengritik sebagai musuh,” tegas Mahfud dalam podcast bertajuk Indonesia di Mata Prabowo, Indonesia di Tangan Prabowo.
DPR Tanpa Taring
Sambil membalik halaman demi halaman, Mahfud membacakan sejumlah janji idealis Prabowo sebelum menjabat. Pada halaman 111, Prabowo menulis keresahannya soal demokrasi yang rentan dirusak, dan menegaskan perlunya sosok “pendekar demokrasi”. Kini, Mahfud menilai kondisi demokrasi justru berjalan mundur.
“Sekarang, Anda pernah tidak melihat DPR mempersoalkan kebijakan Pak Prabowo? Dulu selalu terjadi,” cetusnya.
Ia mencontohkan sejumlah kebijakan besar yang lolos tanpa pengawasan ketat dari parlemen: perjanjian perdagangan resiprokal dengan Amerika Serikat, dana Board of Peace senilai Rp17 triliun, hingga impor 105.000 unit mobil Mahindra dari India yang mengejutkan industri otomotif lokal.
Hukum Jadi Alat Kekuasaan
Dalam ranah hukum, Mahfud memperkenalkan istilah autocratic legalism — hukum perlahan bergeser dari pelindung rakyat menjadi pembenar kehendak penguasa, dengan proses legislasi yang kerap berjalan tanpa partisipasi publik yang bermakna.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang sempat menyentuh skor 40 pada 2019 kini merosot ke angka 34. Program Makan Bergizi Gratis juga mendapat sorotan — pelaksanaannya di lapangan dinilai masih kacau, dengan insiden keracunan massal yang seolah diabaikan.
Operasi Caesar dan Batas Kritik
Merespons gelombang kritik keras dari berbagai tokoh termasuk seruan dari Utan Kayu, Mahfud menegaskan itu bukan tindakan makar. Menuding kritik sebagai makar dinilai terlalu emosional dan keliru secara hukum.
Mengutip teori Hans Kelsen, ia mengingatkan bahwa transisi kekuasaan di Indonesia sering kali diawali gerakan rakyat atau “operasi caesar” — dan pemerintah perlu membuka diri terhadap kritik sebelum gelombang itu membesar.
“Jika cara pemerintah bekerja masih seperti 18 bulan ini, akan semakin membesar dan semakin membesar,” ujar Mahfud.
Apresiasi Tetap Ada
Di tengah kritik, Mahfud mengakui sejumlah capaian positif: stabilitas keamanan nasional membaik, manajemen arus mudik Lebaran berjalan lancar, harga pangan stabil, dan transportasi terkendali.
Ia menutup evaluasinya dengan pesan tegas: masyarakat yang mengkritik sejatinya tengah menuntut visi Prabowo sendiri yang tertulis di buku itu. Dengan sisa waktu 3,5 tahun, pemerintah masih punya ruang untuk membuktikan Paradoks Indonesia bukan sekadar janji di atas kertas.***





