Empat tahun setelah Siklon Seroja, Indonesia kembali dihantam bencana besar—dan para ilmuwan menilai negeri ini masih mengulangi kesalahan yang sama.
Indonesia, kata para peneliti, hidup dengan ingatan yang pendek terhadap bencana. Siklon Tropis Seroja yang meluluhlantakkan Nusa Tenggara Timur pada 2021 semestinya menjadi titik balik cara negara ini membaca risiko alam. Namun ketika banjir bandang menelan ribuan korban di Sumatera pada akhir 2025, pelajaran itu terasa menguap begitu saja.
Penilaian keras itu disampaikan Yanu Endar Prasetyo, peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam sebuah webinar beberapa hari lalu, ia mengingatkan bahwa siklon tropis bukan fenomena baru bagi Indonesia. Catatan ilmiah dan pemberitaan media telah berkali-kali menunjukkan pola yang sama. Yang absen, menurutnya, adalah kemauan untuk belajar.
“Dari catatan media pada 2021 juga sudah terjadi, tapi kita tidak belajar,” ujarnya. Nada pernyataannya tenang, tetapi kesimpulannya berat: kegagalan mitigasi telah menjadi pola, bukan insiden.
Ilmu yang Tak Pernah Jadi Panglima
Bagi Yanu, masalah kebencanaan tidak seharusnya berhenti pada pencarian kambing hitam setelah tragedi terjadi. Intinya justru terletak pada absennya sistem mitigasi berbasis ilmu pengetahuan. Ia menarik paralel dengan pengalaman pandemi Covid-19, ketika rekomendasi ilmuwan kerap datang terlambat atau dipinggirkan oleh pertimbangan lain.
Dalam kebijakan bencana, situasinya tak jauh berbeda. Riset tersedia, model prediksi berkembang, tetapi keputusan publik jarang menjadikannya rujukan utama. “Itu harus diakui,” kata Yanu, merujuk pada korban jiwa banjir bandang di Sumatera yang terus bertambah.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Minggu (14/12/2025), jumlah korban meninggal akibat rangkaian bencana di Sumatera telah mencapai 1.016 jiwa. Angka itu, bagi Yanu, bukan sekadar statistik. Ia adalah penanda kegagalan negara mengantisipasi risiko yang seharusnya bisa ditekan.
Ketika Ekonomi Menjadi Segalanya
Di balik lemahnya mitigasi, Yanu melihat akar persoalan yang lebih dalam: paradigma pembangunan. Ekonomi, katanya, telah lama ditempatkan sebagai “panglima”, sementara ekologi diturunkan menjadi subordinat. Ketimpangan ini membuat manusia berada di posisi paling rentan ketika alam bereaksi.
“Idealnya ekonomi dan ekologi seimbang, sehingga manusia tumbuh bersama-sama, tidak menjadi korban,” ujarnya. Dalam praktiknya, perlindungan lingkungan kerap dianggap penghambat pertumbuhan, bukan fondasi keberlanjutan.
Konsekuensinya terasa nyata saat bencana datang. Kerusakan lingkungan memperbesar dampak, sementara sistem perlindungan sosial dan mitigasi tak siap menahan guncangan. Yang tersisa adalah narasi pascabencana—sering kali tanpa perubahan mendasar.
Yanu menyebut masyarakat Indonesia memiliki karakter 3P: pelupa, pemaaf, dan penyabar. Ia khawatir tragedi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan segera tenggelam dalam ingatan publik, digantikan isu lain yang sama cepatnya berlalu.
Fatalisme dan Politik Bencana
Kekhawatiran itu diperparah oleh kuatnya fatalisme. Bencana kerap diterima sebagai takdir semata, seolah tak ada ruang bagi sains untuk berbicara. “Dari sisi masyarakat, semuanya diserahkan kepada Tuhan dan sains nomor sekian,” kata Yanu. Di sisi lain, para pengambil kebijakan dinilai lebih mendengarkan logika ekonomi ketimbang peringatan ilmiah.
Dalam pandangannya, bencana juga merupakan krisis politik dan administrasi. Keputusan tentang siapa yang ditolong lebih dulu, kapan bantuan digelontorkan, hingga prioritas anggaran tidak pernah sepenuhnya netral. Di sanalah politik bencana bekerja—sering kali menentukan besar kecilnya penderitaan warga.
Yanu menyoroti peran kepemimpinan daerah dalam konteks ini. Ia memberi contoh Gubernur Aceh yang dinilai aktif membangun narasi, mencari bantuan, dan tampil di garis depan saat warganya dilanda musibah. Kepemimpinan semacam itu, menurutnya, mampu menahan efek berlapis dari bencana.
Sebaliknya, absennya kepala daerah di saat krisis justru memperparah keadaan. “Dampak bencana menjadi berlipat-lipat ketika tidak ada kapasitas kepemimpinan dan anggaran,” ujarnya, menyiratkan bahwa mitigasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga keberanian politik.
Peringatan Dini yang Tak Ditindaklanjuti
Ironisnya, peringatan dini sebenarnya ada. Sejak 1980-an, perubahan sirkulasi atmosfer dan peningkatan suhu muka laut akibat krisis iklim telah menciptakan kondisi ideal bagi pembentukan siklon tropis di sekitar Indonesia. Dengan permodelan cuaca modern, potensi itu bisa terdeteksi beberapa hari, bahkan beberapa bulan sebelumnya.
Erma Yulihastin, peneliti Pusat Riset Iklim dan Cuaca Ekstrem BRIN, menyebut lembaganya telah mengembangkan berbagai perangkat prediksi untuk menangkap sinyal awal hujan dan angin ekstrem. Masalahnya bukan pada ketiadaan data, melainkan pada pemanfaatannya.
“Peringatan dini menjadi kunci utama untuk menekan risiko korban jiwa dan kerusakan,” kata Erma. Tantangan terbesar, menurutnya, adalah memastikan informasi ilmiah itu benar-benar ditindaklanjuti secara cepat dan tepat oleh pengambil kebijakan—sebelum hujan pertama jatuh, sebelum sungai meluap, sebelum korban kembali berjatuhan.
Empat tahun setelah Seroja, pertanyaannya tetap sama: apakah Indonesia akan terus mengulang siklus lupa dan duka, atau akhirnya belajar—sebelum bencana berikutnya datang tanpa menunggu.***
