Empat tahun setelah Siklon Seroja, Indonesia kembali dihantam bencana besar—dan para ilmuwan menilai negeri ini masih mengulangi kesalahan yang sama.
Indonesia, kata para peneliti, hidup dengan ingatan yang pendek terhadap bencana. Siklon Tropis Seroja yang meluluhlantakkan Nusa Tenggara Timur pada 2021 semestinya menjadi titik balik cara negara ini membaca risiko alam. Namun ketika banjir bandang menelan ribuan korban di Sumatera pada akhir 2025, pelajaran itu terasa menguap begitu saja.
Penilaian keras itu disampaikan Yanu Endar Prasetyo, peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Dalam sebuah webinar beberapa hari lalu, ia mengingatkan bahwa siklon tropis bukan fenomena baru bagi Indonesia. Catatan ilmiah dan pemberitaan media telah berkali-kali menunjukkan pola yang sama. Yang absen, menurutnya, adalah kemauan untuk belajar.
“Dari catatan media pada 2021 juga sudah terjadi, tapi kita tidak belajar,” ujarnya. Nada pernyataannya tenang, tetapi kesimpulannya berat: kegagalan mitigasi telah menjadi pola, bukan insiden.
Ilmu yang Tak Pernah Jadi Panglima
Bagi Yanu, masalah kebencanaan tidak seharusnya berhenti pada pencarian kambing hitam setelah tragedi terjadi. Intinya justru terletak pada absennya sistem mitigasi berbasis ilmu pengetahuan. Ia menarik paralel dengan pengalaman pandemi Covid-19, ketika rekomendasi ilmuwan kerap datang terlambat atau dipinggirkan oleh pertimbangan lain.
Dalam kebijakan bencana, situasinya tak jauh berbeda. Riset tersedia, model prediksi berkembang, tetapi keputusan publik jarang menjadikannya rujukan utama. “Itu harus diakui,” kata Yanu, merujuk pada korban jiwa banjir bandang di Sumatera yang terus bertambah.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Minggu (14/12/2025), jumlah korban meninggal akibat rangkaian bencana di Sumatera telah mencapai 1.016 jiwa. Angka itu, bagi Yanu, bukan sekadar statistik. Ia adalah penanda kegagalan negara mengantisipasi risiko yang seharusnya bisa ditekan.
Ketika Ekonomi Menjadi Segalanya
Di balik lemahnya mitigasi, Yanu melihat akar persoalan yang lebih dalam: paradigma pembangunan. Ekonomi, katanya, telah lama ditempatkan sebagai “panglima”, sementara ekologi diturunkan menjadi subordinat. Ketimpangan ini membuat manusia berada di posisi paling rentan ketika alam bereaksi.
