Beberapa pihak memandang penunjukan Letjen (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam bukan hanya reshuffle kabinet. Ia dinilai sebagai simbol rekonsiliasi masa lalu, sekaligus strategi konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo.
______________
Penunjukan Letjen (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam oleh Presiden Prabowo Subianto bukanlah sekadar rotasi teknis. Di balik seremoni pelantikan pada 17 September 2025, ada lapisan sejarah yang penuh paradoks.
Tahun 1998, Djamari dikenal publik sebagai perwira yang menggantikan Prabowo di Kostrad, setelah Dewan Kehormatan Perwira (DKP) merekomendasikan pencopotannya. Dua dekade kemudian, Prabowo justru mengulurkan tangan, mengangkat sosok itu sebagai koordinator politik, hukum, dan keamanan.
Pemerintah memilih bahasa diplomatis. “Tidak ada karena suatu hal yang spesifik. Ini bagian dari evaluasi yang menyeluruh” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sebagaimana dikutip Antara (9/9). Pernyataan ini memperlihatkan pola komunikasi Istana yang menghindari detail, menekankan hak prerogatif Presiden, sekaligus meredam spekulasi.
Namun, bagi para pengamat, pilihan Prabowo punya bobot politis yang jauh lebih besar. Selamat Ginting, analis politik Universitas Nasional, kepada Associated Press (17/9) menyebut bahwa, “Prabowo membutuhkan dukungan elite senior yang dulu berseberangan. Yang dulu menghukum, kini diajak bergabung. Ini simbol rekonsiliasi dan konsolidasi.”
Dari sisi teknis pemerintahan, ada argumen lain. Jabatan Menko Polkam hampir selalu diisi oleh figur militer senior dengan jaringan luas, agar koordinasi TNI–Polri–intelijen bisa berjalan lebih efektif.
“Menko Polkam bukan hanya jabatan politik, tapi juga jembatan komando. Butuh figur militer senior untuk mempercepat koordinasi,” kata pengamat militer Al Araf, dalam wawancara terpisah dengan Tempo (17/9).
Di sisi lain, konteks sosial-politik tak bisa dilepaskan. Penunjukan Djamari terjadi hanya beberapa hari setelah gelombang demonstrasi besar yang menelan korban jiwa. Media internasional menafsir langkah ini sebagai upaya mengatasi kritik terhadap lemahnya koordinasi keamanan.
“Prabowo melakukan reshuffle kabinet setelah aksi protes paling mematikan di masa pemerintahannya,” demikian tulis Al Jazeera (17/9). Premis ini bisa dikatakan menegaskan bahwa pergantian Budi Gunawan ke Djamari adalah respons krisis.
Dalam pidato pertamanya setelah dilantik, Djamari pun menegaskan arahan Presiden. “Gunakan sisa umur untuk mengabdi, memperbaiki sistem politik dan keamanan, serta merajut persatuan,” katanya, diplomatis. Pernyataan bernada moral dan simbolik, tetapi juga memberi pesan bahwa pemerintah ingin menegaskan stabilitas pasca-gejolak.
Meski begitu, penunjukan ini tetap menyisakan paradoks. Publik tak melupakan memori 1998, ketika Djamari berada di sisi yang “berlawanan” dengan Prabowo.
Kini, Presiden justru merangkulnya ke dalam lingkaran kekuasaan. Apakah ini benar-benar langkah rekonsiliasi nasional, ataukah sekadar strategi konsolidasi untuk memastikan tidak ada ruang bagi narasi perpecahan militer yang bisa melemahkan pemerintahan?
Waktu yang akan menguji: apakah Djamari mampu menjawab ekspektasi publik dalam memperkuat koordinasi keamanan nasional, ataukah kehadirannya hanya simbol politik belaka.***
