Keterlibatan tokoh PBNU di perusahaan tambang memunculkan pertanyaan soal independensi organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis agama ini dalam menyikapi isu lingkungan.
__________
Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2015-2021, Ahmad Ishomuddin, mengkritik PBNU, yang dinilainya tidak tegas menyikapi kerusakan lingkungan akibat tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
“PBNU tidak berani mengkritisi kerusakan lingkungan di Raja Ampat karena seorang pengurusnya menjabat sebagai komisaris di PT Gag Nikel,” tulis Ishomuddin dalam akun Facebook-nya, Sabtu, 7 Juni 2025.
Ahmad Ishomuddin tidak menyebut nama secara spesifik. Namun, bila merujuk pada data di laman PT Gag Nikel, memang ada nama seorang petinggi PBNU di jajaran komisaris. Dia adalah Ketua Tanfidziyah PBNU 2022-2027, Ahmad Fahrur Rozi.
Pria yang akrab disapa Gus Fahrur itu duduk di jajaran komisaris PT Gag bersama mantan Asisten Khusus Wamenhan Brigjen (Purn) Saptono Aji; Hermansyah; dan Lana Saria—yang saat ini tercatat sebagai pejabat eselon di Kementerian ESDM.
Fahrur saat ini juga tercatat sebagai Komisaris BUMD PT Panca Wira Usaha Jawa Timur. Dia aktif di Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Yayasan IAI Al-Qolam Malang.
Kritik Warganet
Salah satu warganet dengan nama Wisnu Darjono mengkritik keberadaan petinggi PBNU dalam perusahaan tambang itu.
“Kalau PBNU diam karena salah satu pengurusnya jadi komisaris di perusahaan tambang, maka yang rusak bukan cuma Raja Ampat—tapi juga moralitas kepemimpinan … kalau NU tak bersuara untuk Raja Ampat, maka jangan heran jika publik akhirnya bertanya: NU berpihak pada bumi atau pada saham tambang?” kata dia, melalui cuitan di akun X-nya, @wdtu, dikutip Ahad, 8 Juni 2025.
Kritik soal aktivitas tambang yang mengundang protes publik ini bahkan juga datang dari salah satu Ketua PBNU lainnya, Savic Ali. “Indonesia ini udah ditambang di mana-mana tapi kok negaranya gak kaya-kaya jg ya?” tulis Savic, di akun X pribadinya, dikutip Ahad, 8 Juni 2025.
Keterlibatan tokoh PBNU di perusahaan tambang ini memunculkan pertanyaan soal independensi organisasi dalam menyikapi isu lingkungan. Hingga kini, PBNU belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait isu ini.
