Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf menilai, masuknya nama mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) dalam daftar 5 besar finalis pemimpin paling korup di dunia karena memanipulasi Pemilu versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) merupakan kampanye politik.
“Saya kira, apa namanya, sejauh ini saya pribadi melihatnya sebagai bagian dari semacam kampanye politik saja, entah itu tujuan pertarungan apa,” kata Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2025.
Yahya juga mempertanyakan kredibilitas OCCRP dalam mengumpulkan nominasi dan menyatakan sosok tertentu sebagai orang yang paling korup. Ia menyebutkan, rilis itu akan lebih dipercaya bila dirilis oleh lembaga peradilan internasional.
Yahya mengaku baru mendengar tentang organisasi OCCRP. Menurut dia, lembaga nirlaba semacam itu memang banyak terdapat di Belanda. “Enggak tahu apakah ini cukup kredibel atau enggak, kalau yang menetapkan misalnya lembaga tribunal, misalnya pengadilan internasional atau apa, soal lain,” katanya.
Menurut Yahya, siapapun bisa membuat lembaga dan melaksanakan program kampanye dengan cara-cara tertentu asalkan memiliki dana. “Asalkan ada biayanya untuk satu isu, kan bisa,” ujar dia.
Pengamat Mempertanyakan Motif PBNU
Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik sikap PBNU yang membela Jokowi dari tuduhan korupsi yang dilontarkan OCCRP. Rocky menilai tindakan itu tidak ada urgensinya. Sehingga perlu ditelah lebih dalam motif dari tindakan itu.
“Saya heran kenapa Ketua Umum PBNU ikut-ikutan membela Jokowi dari tuduhan OCCRP. Apakah ini soal loyalitas terhadap negara atau ada agenda lain yang belum terlihat jelas?” ujarnya di kanal YouTube miliknya @RockyGerungOffical, Sabtu 4 Januari 2025.
Mantan dosen Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia itu mempertanyakan tindakan PBNU membela Jokowi, apakah murni untuk kepentingan bangsa atau ada motif politik.
“Saya rasa, masyarakat juga perlu tahu apa alasan PBNU begitu lantang membela Jokowi dalam kasus ini. Padahal, seharusnya mereka fokus pada isu-isu keumatan. Ketika sebuah organisasi besar seperti PBNU mulai terlihat condong ke satu sisi politik, maka kredibilitasnya sebagai representasi umat akan dipertanyakan,” tutur Rocky.
