JAKARTA–Tiga pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur bakal berebut dukungan warga Nahdlatul Ulama (NU), sebagai basis massa terbesar di provinsi paling timur Pulau Jawa ini. Pengamat menilai petahana masih kuat, tetapi dua penantang berpotensi besar mengganggu lumbung suaranya–terutama dari kantong-kantong Nahdliyyin.
Menurut pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Malang Anang Sujoko, sebagaimana dilansir detikJatim pada Jumat (30/8/2024), langkah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung pasangan calon sendiri–tanpa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang awalnya santer dikabarkan bakal jadi mitra koalisi–memunculkan peta politik baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur.
Pun demikian PDIP, yang akhirnya mengusung calonnya sendiri, tanpa PKB, tetapi bareng partai nonparlemen, Hanura. Dan PKB maupun PDIP, menurut Anang, mengusung figur yang mampu sedikit mengganggu lumbung suara Khofifah, terutama di kalangan Nahdliyin.
“Saya melihat peta politik baru. Ada Luluk-Lukman, Bu Risma-Gus Hans. Paling tidak (Luluk-Lukman dan Risma-Gus Hans) akan menggoyah puncak dari elektabilitas Bu Khofifah dan Emil. Karena pendukung dari Bu Khofifah kemungkinan akan terganggu oleh grass root PKB. Dan juga, beberapa kalau kita lihat, dari grass root Gus Hans memiliki area yang sama dengan pendukung Bu Khofifah,” ujar Anang.
“Di sini kita melihat bahwa representasi Nahdliyyin, Muslimat, itu menjadi sebuah area untuk berkompetisi di antara mereka bertiga,” imbuhnya.
Akan tetapi, jika melihat peta pendukung masing-masing calon, sekaligus kehadiran mesin politik ketiganya, menurut Anang, mesin Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang berada di Jawa Timur masih menghadirkan sebuah kekuatan besar. Artinya, kata Anang, Khofifah-Emil bisa dikatakan masih memiliki elektabilitas lebih tinggi dibandingkan dua paslon lainnya.
“Kemungkinan Bu Risma tidak akan sekuat ketika menjabat Wali Kota Surabaya. Artinya, dukungan masyarakat Surabaya belum tentu secara utuh masuk ke Bu Risma,” kata Anang.
“Kenapa? Yang pertama, masa setelah tidak menjabat, atau ketika Bu Risma menjabat menteri, itu paling tidak sudah menjauhkan popularitas beliau di masyarakat Surabaya. Selain itu, Pilgub Jawa Timur ini menghadirkan kontestasi level provinsi. Jadi, ini tantangan bagi PDIP, apakah kemudian mesin-mesin politik, para relawan mereka, masih mampu menjaga konstituen yang ada,” sambung dosen FISIP UB ini.
Anang juga menilai bahwa kehadiran tokoh-tokoh di balik partai koalisi yang mengusung Khofifah dan Emil masih relatif kuat dibandingkan kehadiran tokoh-tokoh yang berada di kubu Luluk-Lukman dan Risma-Gus Hans.
“Sekali lagi, timnya Bu Risma di luar Surabaya, yang kemungkinan banyak mengandalkan kader-kader loyalis PDIP dan juga loyalis-loyalis dari Gus Hans,” imbuhnya.
“Mengenai Bu Luluk,” Anang melanjutkan, “saya bukan memposisikan sebuah pesimistis dari PKB. Karena, dalam beberapa hal, PKB sedang diuji dengan PBNU yang memiliki basis organisasi yang cukup lumayan kuat (di Jatim), melalui PWNU dan PCNU. Kalau (masalah PKB dan PBNU) ini tidak terselesaikan di level kiai, maka agak sulit posisi Bu Luluk dan pasangan untuk bisa bersaing,” pungkas Anang.
Pemilih NU Sudah Rasional
Direktur Centre for Governance and Citizenship Studies (CGCS) dan dosen FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman, sebagaimana dilansir Tempo.co pada Ahad (1/9/2024), merek politik Khofifah sudah jelas, yaitu NU. Identitas tersebut, menurut Airlangga, sangat terlihat selama lima tahun kepemimpinan Khofifah. Dan Khofifah, dalam pandangan Airlangga, tak lepas dari kalangan elite politik pesantren.
Sementara di sisi lain, kata Airlangga, pasangan Tri Rismaharini atau Risma dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) yang diusung PDI Perjuangan, juga menunjukkan kentalnya warna NU. Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Queen Al Azhar Darul Ulum Jombang, Gus Hans jelas berada dalam lingkungan budaya Nahdliyyin. Dua juga bagian dari strata sosial NU yang cukup tinggi.
