Badan Gizi Nasional atau BGN akan mulai mengaktifkan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar pada Jumat, 2 Oktober 2026. Namun, aktivasi tersebut belum berarti seluruh dapur langsung membagikan makanan kepada penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan setiap dapur masih harus melewati pelatihan penjamah makanan, persiapan operasional, penetapan penerima, dan peningkatan produksi secara bertahap. Menurut dia, dapur diperkirakan baru beroperasi penuh tiga hingga empat pekan setelah aktivasi.
“Dapur-dapur itu siap beroperasi pada tiga atau empat minggu setelah dilakukan aktivasi,” kata Sudaryono dalam keterangan pada Rabu, 30 September 2026.
Tersebar di 116 Kabupaten dan Kota
Sebanyak 480 dapur tersebut tersebar di 116 kabupaten dan kota pada 16 provinsi. Sebanyak 269 merupakan SPPG terpencil, sedangkan 211 lainnya dikelola mitra mandiri.
Wilayah sasaran meliputi Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
BGN memprioritaskan daerah 3T, wilayah dengan prevalensi tengkes tinggi, serta daerah yang sekolahnya belum memperoleh layanan MBG. Proses aktivasi meliputi penempatan kepala SPPG dan pembukaan rekening virtual untuk pembayaran operasional.
Sudaryono mengatakan BGN menentukan urutan aktivasi berdasarkan basis data internal. Ia mengingatkan mitra agar tidak membayar pihak yang mengaku dapat mempercepat pembukaan dapur.
Ekspansi Berjalan di Tengah Masalah Keamanan Pangan
Pembukaan dapur baru berlangsung ketika BGN masih membenahi kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Pada September, sebanyak 1.276 dapur ditangguhkan: 821 masih mendaftarkan sertifikat, 447 telah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan, dan delapan belum terkonfirmasi.
Sebelumnya, BGN juga pernah menutup sementara 1.999 dapur yang belum mendaftarkan sertifikat. Perbedaan kedua angka itu belum disertai daftar terbuka mengenai dapur yang telah diperbaiki, dibuka kembali, atau tetap dihentikan.
Data surveilans Kementerian Kesehatan yang dikutip Associated Press mencatat 50.059 orang terdampak insiden pangan terkait MBG hingga 2 September. Karena itu, aktivasi 480 dapur tidak hanya perlu diukur dari jumlah fasilitas, tetapi juga kelayakan sanitasi, hasil inspeksi, kapasitas produksi, dan kecepatan pemeriksaan sampel.
BGN mencatat realisasi anggaran program mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu operasional Rp218,77 triliun hingga 16 September. Pemerintah belum membuka nilai kebutuhan dan jadwal pembayaran masing-masing dapur baru.***
