Hanoi mengambil kebijakan bersejarah, di mana guru menjadi prioritas negara. Forum guru di Tanah Air pun mendesak pemerintah tiru langkah Vietnam.
__________
Pemerintah Vietnam meluncurkan reformasi pendidikan besar-besaran lewat Resolusi 71 yang diteken Sekjen Partai Komunis To Lam, 22 Agustus 2025. Isinya tegas: tunjangan profesi guru naik minimal 70 persen untuk PAUD hingga menengah, 30 persen bagi tenaga kependidikan, dan bisa mencapai 100 persen untuk guru di perbatasan, kepulauan, hingga daerah etnis minoritas.
Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) menilai langkah itu patut jadi contoh bagi Indonesia. “Indonesia negara besar dan kaya. Pemerintah jangan mau kalah dengan Vietnam dalam memberikan kesejahteraan gurunya,” kata Ketua Umum FGSNI, Agus Muchtar, dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 September 2025.
Momentum Perjuangan Guru
Agus menegaskan, Resolusi 71 bisa jadi momentum perbaikan kesejahteraan guru, khususnya non-ASN di madrasah dan sekolah swasta yang selama ini merasa dianaktirikan. Ia menyoroti regulasi PPPK yang masih diskriminatif karena tidak memperhitungkan masa pengabdian guru swasta.
“Guru inpassing harus diapresiasi masa pengabdiannya. Negara wajib hadir dengan regulasi yang berpihak,” tegas Agus. Ia juga menuntut tunjangan insentif ideal Rp 1 juta per bulan, jauh di atas angka Rp 250-500 ribu yang saat ini berlaku.
Pendidikan Jadi Arah Masa Depan
Vietnam menempatkan pendidikan sebagai faktor penentu arah bangsa. “Produk dari pendidikan adalah manusia, sumber daya yang akan menentukan perjalanan bangsa,” ujar Wakil Ketua Komite Kebudayaan dan Sosial Majelis Nasional, Nguyen Thi Mai Hoa, dikutip Vietnam Plus.
Peta jalan 20 tahun disusun: buku teks gratis, otonomi universitas, hingga pencetakan generasi lulusan dengan keahlian AI dan digital. Targetnya jelas: pada 2045, sekolah Vietnam masuk 20 terbaik dunia【VN Express】.
Sementara Hanoi melangkah jauh, suara guru di Indonesia masih menanti jawaban. Pertanyaannya kini menggantung: Indonesia, kapan?***
