samudrafakta.com

R-APBD Surabaya 2024 Prioritaskan untuk Tiga Hal

SURABAYA | SAMUDRA FAKTA – Walikota Surabaya Eri Cahyadi telah menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2024 ke DPRD Surabaya. Setelah nota keuangan diserahkan, maka tahapan selanjutnya adalah dilakukan pembahasan bersama DPRD Surabaya. Pembahasan itu dilakukan sebelum nantinya R-APBD tahun 2024 disahkan.

“Semoga APBD yang dimasukkan berdasarkan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) ini segera kita sepakati bersama dan bermanfaat untuk rakyat Surabaya,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, dikutip Jumat, 20 Oktober 2023.

Eri menjelaskan, APBD Surabaya 2024 akan diprioritaskan untuk kesehatan, pendidikan, hingga pengentasan kemiskinan. Termasuk pula prioritas terhadap pengentasan pengangguran serta pengurangan angka kematian ibu dan anak.

“Juga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ujarnya.

Di dalam nota keuangan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memproyeksikan kekuatan APBD 2024 sebesar Rp10,8 triliun. Perhitungan proyeksi R-APBD 2024 ini mempertimbangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023, sekitar Rp225 miliar.

Baca Juga :   Mobiling PBB On The Weekend Permudah Masyarakat Surabaya Bayar Pajak Bumi dan Bangunan

“SILPA kita Rp225 miliar, mengalami penurunan 70 persen dari yang sebelumnya, Rp800 miliar. Berarti kinerja pemkot dan DPRD alhamdulillah berhasil. Karena SILPA semakin kecil, maka semakin banyak (anggaran) yang terserap untuk masyarakat,” paparnya.

Di sisi lain, Eri mengaku bersyukur angka kemiskinan Surabaya turun, dari awalnya 5,7 persen menjadi 4,3 persen. Data kemiskinan tersebut sebagaimana hasil pendataan dari Badan Pusat Statistik (BPS). “Untuk hari ini tahun 2023 (data) belum keluar lagi, semoga (kemiskinan) semakin turun,” harapnya.

Ia menambahkan, saat ini Pemkot Surabaya juga tengah mengkroscek data warga miskin milik Pemkot dengan data di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Data dari Bappenas itu merupakan hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh BPS tahun 2023.

“Karena Bappenas juga ada desil 1 dan desil 2 yang dilakukan Regsosek dari BPS, jadi kita samakan datanya. Kita akan berikan pekerjaan, kita sentuh sesuai dengan koordinasi dan hasil diskusi dengan DPRD. Semoga (kemiskinan) turunnya drastis nanti,” tandasnya.

mg-03

Artikel Terkait

Leave a Comment