Target pertumbuhan 5,4 persen pada 2026 terancam bencana ekologis dan rapuhnya lapangan kerja.
Pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan target tersebut menjadi pijakan awal menuju pertumbuhan yang lebih tinggi. Namun, pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengingatkan bahwa bencana ekologis dan persoalan lapangan kerja akan menjadi pengadang serius.
Kerugian ekonomi akibat bencana ekologis di penghujung 2025 mencapai Rp68,67 triliun. Dampak tersebut berpotensi menekan produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 0,29 persen. Tekanan itu muncul di tengah struktur ketenagakerjaan yang masih rapuh. Sebanyak 57,8 persen dari 146,54 juta angkatan kerja masih berada di sektor informal.
Dosen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Denni Puspa Purbasari, menilai target pertumbuhan 5,4 persen sulit tercapai. Ia menyebut ruang kebijakan fiskal dan moneter semakin menyempit.
“Beban fiskal bertambah berat karena dampak bencana ekologis. Ruang kebijakan makin terbatas,” kata Denni seperti dilansir laman UGM, Senin, 5 Januari 2025.
Denni menyoroti ketidakpastian geopolitik global dan kebijakan perdagangan negara besar seperti Amerika Serikat yang berpotensi menekan stabilitas ekonomi nasional. Ia juga menilai sektor keuangan belum cukup kuat mendorong ekspansi. Pertumbuhan kredit perbankan yang diperkirakan hanya sekitar 9 persen dinilai belum memberi dorongan signifikan.
“Akan sulit dicapai karena kombinasi bencana di Sumatra, kebijakan tarif Trump, serta kebijakan struktural yang minim dan implementasinya belum terasa di masyarakat,” ujarnya.
Menurut Denni, tantangan utama pemerintah terletak pada penciptaan lapangan kerja. Ia menegaskan bahwa tenaga kerja menjadi sumber daya ekonomi paling mendasar. Namun, tenaga kerja baru memiliki nilai ekonomi jika terserap dalam pekerjaan produktif.
Ia menilai pemerintah harus berperan aktif menciptakan iklim usaha yang sehat agar aktivitas ekonomi tumbuh. “Pemerintah perlu menciptakan iklim usaha yang baik supaya banyak usaha berkembang dan menyerap tenaga kerja,” tegasnya.
Denni menambahkan, pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengandalkan mekanisme pasar. Ia mendorong negara terlibat langsung menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan anggaran. Namun, ia mengingatkan agar intervensi dilakukan secara terukur agar tidak berujung pemborosan.
Ia menekankan penciptaan lapangan kerja harus dirancang dalam skala nasional dan menyasar jutaan angkatan kerja. Menurutnya, program sempit yang hanya menyasar kelompok tertentu tidak akan memberi dampak signifikan.
“Kita bicara puluhan juta angkatan kerja, bukan ratusan ribu. Jangan mulai dari program yang terlalu spesifik,” katanya.
Denni juga mengingatkan risiko sosial jika persoalan pekerjaan tidak segera teratasi. Ia menilai keresahan akan meluas, baik pada pencari kerja maupun pekerja aktif yang khawatir kehilangan pekerjaan. Kondisi itu berpotensi menekan daya beli masyarakat.
“Orang akan menahan konsumsi dan memilih menabung. Itu bisa memicu spiral perlambatan ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap menunjukkan optimisme. Dalam program Economic Outlook 2026 di Kompas TV, Selasa, 16 Desember 2025, Purbaya menyatakan target 5,4 persen dalam APBN 2026 belum cukup menyerap seluruh pencari kerja. Karena itu, pemerintah membidik pertumbuhan lebih tinggi hingga 8 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Purbaya menegaskan pemerintah akan mendorong peran aktif sektor publik dan swasta. Ia menyebut masyarakat akan merasakan dampak langsung dari pertumbuhan ekonomi yang stabil, mulai dari harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau hingga akses kerja yang lebih luas.
Ia juga menekankan penguatan sektor strategis seperti manufaktur, pertanian, dan energi. Selain itu, pemerintah akan memperbaiki iklim investasi dan memperkuat pasar modal.
“Fokus saya menjaga fondasi perekonomian. Pasar modal akan ikut tumbuh karena ukuran perusahaan juga membesar,” ujar Purbaya.
Menkeu optimistis Indonesia mampu melampaui target 5,4 persen pada 2026. Ia meyakini dengan kebijakan fiskal yang disiplin dan pengelolaan ekonomi yang konsisten, Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menuju negara maju dalam 10–15 tahun ke depan.***
