Presiden Sukarno sudah meramalkan pertumbuhan ekonomi dan populasi di Provinsi Jakarta dan Pulau Jawa tidak akan terkendali sejak 1957 silam. Lantaran prediksi itulah presiden pertama Republik Indonesia tersebut memunculkan wacana menjadikan Palangkaraya sebagai ibukota Indonesia menggantikan Jakarta.
Wacana tersebut dituangkan Wijanarka dalam buku berjudul Sukarno dan Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya. Penulis buku menyaksikan langsung dua kali kunjungan Sukarno ke Palangkaraya pada medio 1950-an.
“Jadikanlah Kota Palangkaraya sebagai modal dan model,” kata Bung Karno saat pertama kali menancapkan tonggak pembangunan Palangkaraya pada 17 Juli 1957—sebagaimana dicatat Wijanarka.
Dalam dua kali kunjungannya ke salah satu kota di Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, Sukarno bisa menilai kuatnya potensi kota tersebut sebagai pusat pemerintahan di masa mendatang, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk Jakarta.
Beberapa pertimbangan Sukarno menjadikan Palangkaraya sebagai pusat pemerintahan tak lepas dari fakta bahwa Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia dan letaknya di tengah-tengah gugus Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kedua, menghilangkan sentralistik Jawa. Selain itu, pembangunan di Jakarta dan Jawa adalah konsep peninggalan Belanda. Sukarno ingin membangun ibukota dengan konsepnya sendiri. Bukan peninggalan penjajah,” catat Wijanarka.
Palangkaraya juga memiliki potensi Sungai Kahayan, seperti halnya Ciliwung yang membelah Jakarta. Ayah Megawati Sukarnoputri dari dulu sudah memiliki visi memadukan konsep transportasi sungai dan jalan raya seperti di negara-negara lain.
“Janganlah membangun bangunan di sepanjang tepi Sungai Kahayan. Lahan di sepanjang tepi sungai tersebut hendaknya diperuntukkan bagi taman, sehingga pada malam yang terlihat hanyalah kerlap-kerlip lampu indah pada saat orang melewati sungai tersebut,” kata Sukarno.
Untuk mewujudkan pemindahan ibukota ke Palangkaraya, Sukarno sudah menceritakan idenya tersebut kepada beberapa orang insinyur asal Rusia yang lantas membangun jalan raya di lahan gambut.
Namun, mimpi Sukarno menyulap Palangkaraya sebagai ibukota Indonesia kandas seiring dengan terpuruknya perekonomian Indonesia di awal 1960-an. Puncaknya, pasca-1965, Sukarno dilengserkan. Presiden selanjutnya, Soeharto, tak ingin melanjutkan rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan. Jawa kembali jadi sentral semua aspek kehidupan di Indonesia. […bersambung…]
(Wijdan)
