Pagi masih mengikuti upacara sebagai Kapolri, siang Listyo Sigit sudah dilantik menjadi KSP. Total 18 pejabat bergeser dalam perombakan ketujuh Prabowo.
Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih pada Kamis, 1 Oktober 2026. Sebanyak 18 pejabat dilantik di Istana Negara, Jakarta, dalam perombakan ketujuh sepanjang masa pemerintahannya.
Jaraknya pun rapat. Perombakan ini berlangsung hanya 17 hari setelah Prabowo melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada 14 September lalu.
Sorotan terbesar mengarah kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Pagi harinya, ia masih mengikuti Upacara Hari Kesaktian Pancasila sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Siangnya, ia dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Listyo mengaku baru mengetahui penugasan itu pada hari yang sama. “Ya katanya hari ini saya akan dilantik menjadi KSP. Tapi nanti jelasnya pada saat setelah selesai dilantik,” kata Listyo setibanya di Istana, seperti dikutip CNBC Indonesia.
Kursi KSP sebelumnya ditempati Dudung Abdurachman sejak 27 April 2026. Dudung kini bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), menggantikan Djamari Chaniago.
Kapolri Berganti dalam Setengah Hari
Pergantian pucuk pimpinan Polri berlangsung kilat. Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan sekitar 30 menit terhadap Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, calon tunggal yang diajukan lewat surat presiden bertanggal 30 September 2026.
Rapat paripurna DPR langsung menyetujui Suyudi, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai Kapolri pada pagi yang sama. Selepas zuhur, ia dilantik Prabowo di Istana.
Ketua DPR Puan Maharani membantah pencopotan Listyo berkaitan dengan faktor usia. Ia hanya menyebut pergantian itu sudah pada waktunya.
“Dengan terhormat, karena memang sudah waktunya,” kata Puan seusai memimpin rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, seperti dikutip Kompas.com.
Wakil Kapolri Dedi Prasetyo juga bergeser menjadi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional. Kursinya diisi Komisaris Jenderal Wahyu Hadiningrat, sehingga dua pucuk pimpinan Polri berganti serentak.
Kursi Menko Baru untuk Bahlil
Selain itu, perombakan menyentuh kursi diplomasi. Sugiono, yang pagi itu masih tercatat sebagai Menteri Luar Negeri, dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menggantikan Pratikno.
Kursi Menlu yang ditinggalkannya beralih kepada Arrmanatha Christiawan Nasir. Diplomat karier itu sebelumnya menjabat salah satu dari tiga Wakil Menteri Luar Negeri.
Di sektor ekonomi, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Nomenklatur ini tergolong baru, dan Bahlil untuk sementara tetap merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Bahlil mengaku menerima kabar penunjukan itu lewat telepon Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. “Memang saya dapat telepon dari Pak Seskab, untuk Menko merangkap Menteri ESDM. Kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden,” kata Bahlil di Kompleks Istana, seperti dikutip VIVA.
Pembagian kewenangan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani belum terjawab. Ditanya soal itu sebelum pelantikan, Bahlil memilih menunda penjelasan hingga konferensi pers seusai dilantik.
Soal hilirisasi, Bahlil pada Oktober 2025 menyebut program untuk lebih dari 20 komoditas unggulan membutuhkan investasi sekitar USD 618 miliar atau setara Rp10.224 triliun.
Kursi Menteri Perindustrian tetap berada di tangan Golkar. Sekretaris Jenderal Golkar Muhammad Sarmuji dilantik menggantikan rekan separtainya, Agus Gumiwang Kartasasmita.
Prabowo turut melantik lima wakil menteri. Drajad Hari Wibowo menjabat Wakil Menteri Koordinator Perekonomian, sedangkan Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman menjabat Wakil Menteri Keuangan.
Muhammad Saleh Mustafa dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian, sementara Irwan Meilano menjabat Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Di jajaran lembaga, Aryanto Wibowo menjabat Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Muhammad Fadil Imran menjabat Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Nuzran Joher dilantik sebagai Ketua Ombudsman, menggantikan Hery Susanto yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Majelis Etik Ombudsman pada 8 Juni 2026. Radian Syam bergabung sebagai anggota.
Hingga berita ini ditulis, Istana belum menjelaskan secara terbuka alasan di balik perombakan ketujuh ini.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berulang kali menepis kabar perombakan. Pada 7 Agustus 2026, ia menyebut prioritas Presiden, kalaupun ada perubahan, hanyalah mengisi kursi kosong, salah satunya Wakil Menteri Pertanian.
“Barangkali prioritasnya adalah pada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong,” kata Prasetyo kala itu, seperti dikutip Kompas.***
