“Di Timur Tengah, walaupun kita juga sangat prihatin bahwa bukan hanya Timur Tengah, negara Islam itu memang lagi kacau pada tahun ini. Pakistan, Afghanistan berperang, Yaman, Saudi berperang, Syria dengan yang lainnya berperang, Yaman dikacau,” tuturnya merinci deretan krisis tersebut.
Pesan untuk Pemerintah: Rawat Kedamaian Dalam Negeri
Berkaca dari rentetan konflik di luar negeri, JK mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersyukur. Ia melihat Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara masih bisa menikmati situasi yang jauh lebih aman dan stabil.
“Bahwa di negara-negara Islam hampir terkecuali di Asia Tenggara ini, kita, Malaysia, Brunei. Yang lainnya kacau semua, terkecuali dengan mungkin di Afrika Utara; Aljazair, Maroko agak lumayan. Tapi selain itu semua mengalami masalah,” paparnya.
Melihat realitas tersebut, JK menitipkan pesan penting, khususnya bagi pemerintah, agar tidak lengah dalam mengurus rumah tangga sendiri.
“Maka itu kita menjaga situasi. Apalagi pemerintah, pemerintah harus menjaga situasi, memberikan keadilan kepada masyarakatnya, memberikan kedamaian kepada masyarakatnya,” ujar JK mengingatkan.
Konteks Eskalasi: Gugurnya Ali Khamenei
Wacana perdamaian yang Prabowo gagas ini muncul tepat ketika situasi Timur Tengah sedang berada di titik didih tertinggi. Sebelumnya, koalisi AS dan Israel melancarkan serangan gabungan yang menyasar wilayah Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Serangan tersebut membawa dampak fatal. Televisi pemerintah Iran pada Minggu (1/3/2026) secara resmi mengumumkan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas terbunuh saat serangan AS menghantam kantornya di Teheran.
“Kematiannya di kantor menunjukkan bahwa ia secara konsisten berdiri di antara rakyatnya dan berada di garis depan tanggung jawabnya, menghadapi apa yang disebut para pejabat sebagai arogansi global,” bunyi pernyataan resmi TV pemerintah Iran.
Merespons insiden mematikan tersebut, Kabinet Iran langsung bereaksi keras dan berjanji akan melakukan pembalasan setimpal. “Kejahatan besar ini tak akan pernah dibiarkan tanpa balasan,” ancam pihak kabinet.
