”Negara tidak boleh hanya hadir ketika krisis terjadi, tetapi harus hadir melalui kebijakan yang mampu mencegah terjadinya krisis,” kata Rio.
Sebagai solusi jangka panjang, YLKI sangat mendukung langkah pemerintah untuk mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan. Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas hingga 100 gigawatt (GW) dinilai sebagai langkah strategis. Diversifikasi sumber daya ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga akan menciptakan kemandirian energi dan melindungi hak konsumen di masa depan.
Ancaman Langkah Hukum
Sebagai benteng terakhir pertahanan hak publik, YLKI mengeluarkan peringatan keras. Mereka tidak akan segan membawa masalah ini ke meja hijau jika pemerintah dan PLN gagal memperbaiki kinerja mereka.
“Apabila pemadaman listrik terus terjadi tanpa adanya perbaikan sistemik, peningkatan kualitas pelayanan, dan pemenuhan hak konsumen, YLKI siap mengambil langkah hukum untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat pengguna listrik,” tegas Rio.
Pemenuhan kebutuhan energi adalah urat nadi kehidupan sebuah bangsa. Negara wajib menjamin setiap rakyatnya mendapatkan akses listrik yang andal, adil, dan berkelanjutan. Tanpa jaminan tersebut, kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat hanya akan menjadi angan-angan semata.***
