Dukungan PBNU atas masuknya RI ke Dewan Perdamaian Trump menuai kritik tajam agar Palestina tak dikorbankan.
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Yon Machmudi, mengkritik sikap Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto bergabung ke dalam Board of Peace bentukan Presiden AS Donald Trump. Yon menegaskan, PBNU seharusnya tidak sekadar mengekor kebijakan pemerintah, melainkan aktif memberikan masukan demi kedaulatan Palestina.
“Bukan masalah dukung-mendukung, tetapi lebih kepada mendorong dan mengingatkan terus kepada pemerintah,” ujar Yon pada Senin (2/2). Menurutnya, keanggotaan Indonesia dalam dewan tersebut harus diukur dari capaian kemerdekaan Palestina, bukan sekadar proses perdamaian semu.
Ancaman Dominasi Israel dan AS
Yon memperingatkan adanya risiko besar di balik dewan bentukan Trump tersebut. Kehadiran Israel dan Amerika Serikat di dalamnya berpotensi menguatkan kepentingan pihak tertentu yang justru merugikan Palestina. Ia mendesak pemerintah agar tidak hanya menjadi anggota pasif, tetapi harus berani melakukan negosiasi yang tegas.
“Tujuan akhir Dewan Perdamaian harus menghasilkan perdamaian yang dimulai dengan mengakhiri pendudukan dan mendapatkan kemerdekaan,” tegas Ketua Prodi Doktor Kajian Stratejik dan Global SPPB UI tersebut. Tanpa target yang jelas, keterlibatan Indonesia dikhawatirkan hanya akan terseret dalam blok kepentingan Amerika Serikat.
Tausiyah Geopolitik untuk Presiden
PBNU didorong untuk segera menyampaikan “tausiyah” atau nasihat geopolitik kepada Presiden Prabowo. Yon menyarankan agar keanggotaan RI dalam Board of Peace tidak bersifat permanen dan fokus utamanya tetap pada penyelesaian krisis di Gaza. Hal ini penting agar diplomasi Indonesia tetap konsisten pada amanah konstitusi.
Perpecahan Sikap di Internal PBNU
Isu ini juga memicu dinamika di internal organisasi. Sebelumnya, Yahya Cholil Staquf menyebut partisipasi RI sebagai langkah kemanusiaan karena dianggap belum ada platform alternatif untuk konsolidasi perdamaian. Namun, pandangan ini bertolak belakang dengan Rais Syuriyah PBNU, KH M Cholil Nafis.
