JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) meluncurkan Sistem Aplikasi Aduan Pungli (Si Duli), sebuah platform yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan praktik pungutan liar atau pungli di berbagai instansi pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan potensi terjadinya pungutan liar (pungli) ada di semua aspek kehidupan. Menurutnya, satu-satunya yang tidak ada pungutan adalah turunnya hujan dari langit.
“Kalau kita lihat bahwa hampir seluruh aspek kehidupan itu banyak peluang untuk melakukan pungutan liar, yang benar-benar tidak ada pungutan liarnya kalau kita lihat secara langsung hanya satu, yaitu hujan turun dari langit. Ini langsung kita terima, tidak ada pungutan liarnya,” kata Hadi saat membuka acara ”Optimalisasi Sinergitas Satgas Saber Pungli Guna Penguatan Indeks Perilaku Antikorupsi melalui Interoperabilitas Siduli dan SP4N Lapor!” di Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Hadi berharap birokrat institusi pemerintah menjalankan pelayanan publik seperti ”hujan yang jatuh dari langit”. Artinya, pelayanan publik harus dilaksanakan dengan berintegritas tanpa ada lagi praktik-praktik petty corruption atau korupsi kecil-kecilan seperti pungutan liar.
”Filosofi pelayanan publik seharusnya seperti hujan yang jatuh dari langit, (langsung) diterima saja (tanpa ada pungutan liar). Pungutan liar itu ada kan karena kurangnya integritas pelaksana layanan,” kata Hadi.
Satgas Saber Pungli menargetkan Indeks Persepsi Antikorupsi meningkat dari 3,92 menjadi 5 di akhir pemerintahan Jokowi.
Hadi Tjahjanto mengatakan, aplikasi ini bertujuan sebagai penguatan dan perbaikan pola deteksi yang lebih efektif dengan melibatkan masyarakat. “Si Duli kita upgrade supaya pelaksanaan implementasi di lapangan masyarakat akan semakin mudah mengakses,” terangnya.
