Takut bikin rakyat pesimistis, Menaker pilih sembunyikan data PHK. Di negeri ini, fakta dianggap racun, optimisme dijaga dengan ilusi. Yang penting senyum, meski dompet kempes.
__________
Kalau Anda baru saja kehilangan pekerjaan, jangan dulu sedih. Jangan juga buru-buru cari data resmi untuk tahu apakah Anda sendirian dalam nasib ini.
Sebab, menurut Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, terlalu banyak tahu soal pemutusan hubungan kerja (PHK) justru bisa ‘merusak suasana hati bangsa’. Katanya, membahas data PHK itu bisa meracuni optimisme nasional.
“Jangan PHK terus. Nanti kasihan teman-teman,” ujar sang menteri, Senin, 7 Juli 2025. “Yang kita bangun itu nanti malah pesimisme. Bisa dipahami ya?”
Tentu, Pak Menteri. Bisa dipahami bahwa angka-angka PHK sekarang rupanya terlalu mengganggu narasi “Indonesia tetap ceria dalam krisis”.
Maka, solusi terbaik menurut Kemnaker adalah menyimpan data itu rapat-rapat. Biar rakyat bahagia dalam ketidaktahuan. Data disensor demi ‘kesehatan mental nasional’.
Daripada sibuk hitung-hitungan soal berapa banyak orang kehilangan pekerjaan, Pak Menteri lebih suka membahas program-program indah penuh janji. Misalnya, program Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan yang, katanya, bisa menciptakan dua juta lapangan kerja. Kapan? Belum tahu. Bagaimana? Nanti dipikirkan. Yang penting: niat baik sudah ada.
Sebagai gantinya, masyarakat diminta percaya pada Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan. Program ini adalah jaring pengaman.
Jadi, kalau Anda dipecat, tenang saja. Negara sudah menyiapkan sesuatu—walaupun cairnya belum tentu cepat, dan nominalnya belum tentu cukup buat bayar cicilan motor.
Menurut Yassierli, data PHK lebih baik ditarik dari pencairan JKP dan laporan Dinas Ketenagakerjaan daerah. Masalahnya, jika tak semua korban PHK mengklaim JKP atau melapor ke dinas, ya datanya jadi samar.
