JAKARTA — Nahdlatul Ulama (NU) memimpin barisan sebagai ormas pertama yang melangkah cepat untuk mengejar tawaran konsesi tambang batu bara dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah progresif ini diikuti oleh Mathla’ul Anwar dan Persis, menandai keseriusan ketiga ormas ini dalam mengambil peran sebagai juragan tambang.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya sudah mengajukan izin pengelolaan lahan tambang kepada pemerintah. “Kami memang sudah mengajukan begitu pemerintah mengeluarkan revisi PP No 96 tahun 2021 yang memungkinkan untuk ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang, kami juga kemudian mengajukan permohonan,” kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (6/9).
Gus Yahya mengatakan pihaknya membutuhkan segala sesuatu yang halal sebagai salah satu sumber pendapatan untuk pembiayaan organisasi.
“Nah kemudian bagaimana NU menyikapi ini. NU ini pertama-tama butuh apapun yang halal yang bisa jadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi. Karena keadaan di bawah ini sangat-sangat memerlukan intervensi sesegera mungkin,” katanya.
Gus Yahya menjelaskan NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Menurutnya, NU tak hanya mengurusi hajat di bidang keagamaan saja, tapi hajat kemasyarakatan, ekonomi, dan sebagainya. Baginya, pelbagai kegiatan itu semuanya membutuhkan biaya.
“Dan untuk mengelola itu semua dibutuhkan sumber daya. Dan realitasnya kita ketahui sumber daya komunitas yang diambil dari komunitas itu sendiri tak jadi tercukupi. Dan perlu ada intervensi,” ujarnya.
Gus Yahya lantas menyambut ketika pemerintah menyediakan kesempatan untuk diberikan izin tambang bagi ormas keagamaan. Baginya, janji pemberian tambang ini sudah lama sejak Muktamar NU yang digelar tahun 2021 lalu. Terlebih, ia melihat banyak warga NU di tingkat bawah sangat memerlukan bantuan anggaran. Ia mencontohkan masih banyak pesantren NU dengan fasilitas terbatas hingga guru-guru NU yang memiliki gaji minim.
“Nah kalau kita tunggu afirmasi pemerintah yang langsung itu nanti berhadapan dengan parameter birokrasi yang lama sekali. Nah kami selama ini NU ini secara langsung ini kami ketahui persis bagaimana melakukan intervensi strategis untuk hadapi masalah ini,” kata dia.
Sejalan dengan NU, dua ormas agama Islam lainnya yaitu Mathla’ul Anwar dan Persis juga mendukung dan siap ‘menggarap’ izin konsesi tambang dari Jokowi.
Mathla’ul Anwar berdiri pada tahun 1916 atau 29 tahun sebelum Indonesia merdeka. Cikal bakal organisasi awalnya berasal perjuangan para ulama Banten mendirikan sebuah madrasah di Menes, Banten. Para ulama mendirikan organisasi modern ini untuk mengusir penindasan penjajah Belanda melalui kegiatan dakwah dan pendidikan.
Mathla’ul Anwar merupakan organisasi keagamaan yang menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama sejak 1928, dua tahun setelah pembentukan NU. Ketua Umum PB Mathla’ul Anwar, Embay Mulya, menyampaikan,”Mathla’ul Anwar siap mendukung dan proaktif melaksanakan kebijakan ekonomi berkeadilan di tengah masyarakat Indonesia, terutama membantu pendidikan, dakwah, dan sosial,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 8 Juni 2024.
