Prabowo menyebut londo ireng masih ada. Laporan anonim soal IRGC mengincar Tanjung Priok memperlihatkan cara narasi asing menyusup ke media nasional.
“Itu yang dulu kita sebut londo ireng, yang ikut Belanda perang melawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada, hanya sekarang dia pakai baju lain.”
Kalimat itu meluncur dari Presiden Prabowo Subianto di panggung puncak Harlah ke-28 PKB di Jakarta Convention Center, Kamis malam, 23 Juli 2026. Ia lalu menyebut “baju lain” itu satu per satu: wartawan, jurnalis, pengamat, dan LSM.
Presiden juga mempertanyakan sumber pendanaan pihak-pihak tersebut. Ia menilai ada kampanye yang sengaja dirancang untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ruang redaksi langsung bereaksi. Sejumlah organisasi pers mendesak Presiden meminta maaf secara terbuka karena istilah itu dianggap menyasar profesi jurnalis.
Istana kemudian memberikan penjelasan. Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan istilah itu tidak ditujukan kepada wartawan secara umum.
Menurut Pigai, londo ireng adalah orang yang membantu pihak asing mengkhianati warganya. Pelakunya bisa saja hanya satu-dua wartawan, pegawai negeri, bahkan menteri.
Tiga bulan berselang, polemik itu nyaris tenggelam. Padahal, di saat yang hampir bersamaan, ada satu peristiwa yang memperlihatkan dengan gamblang apa yang mungkin dimaksud Presiden.
Pada November 2022, dua kapal perang Iran, IRINS Makran-441 dan IRINS Dena-75, bersandar di Tanjung Priok dalam misi perdamaian. TNI AL menyambutnya sebagai momentum mempererat kerja sama.
Empat tahun kemudian, pelabuhan yang sama disebut-sebut menjadi sasaran sabotase Iran. Tuduhan itu tidak datang lewat kapal atau dokumen intelijen resmi. Ia datang lewat sebuah artikel berita dari London.
Penjelasan Pigai justru membuka pintu pembacaan yang lebih jernih. Persoalannya bukan profesi, melainkan fungsi.
Siapa pun yang menjadi saluran kepentingan asing untuk merusak persepsi publik, baik sadar maupun tidak, sedang memainkan peran yang dulu dimainkan para londo ireng.
Anatomi satu laporan
Pada 31 Agustus 2026, Iran International, kanal berbahasa Persia yang bermarkas di London, menerbitkan laporan tentang rencana operasi Unit 4000, divisi operasi khusus Organisasi Intelijen IRGC.
Menurut laporan itu, operator rekrutan Unit 4000 telah menyusun rencana menyasar Tanjung Priok, serta Pelabuhan Ningbo-Zhoushan dan Shanghai di China. Sebagian besar rencana operasinya di Asia Timur disebut berpusat di Indonesia.
Semua klaim itu bersandar pada sumber tanpa nama. Tidak ada dokumen yang diperlihatkan, tidak ada otoritas negara yang mengonfirmasi.
Meskipun begitu, laporan itu bergerak cepat. Sindonews mengulasnya pada 10 September dengan judul bertanda tanya. Empat hari kemudian, CNBC Indonesia ikut mengutipnya.
Dalam lima pekan, sebuah klaim anonim dari London sudah memasuki arus utama media nasional.
Korban pertamanya bukan Iran, melainkan warga Indonesia sendiri. Ahlulbait Indonesia (ABI) menggunakan hak jawab setelah dua tokohnya dikaitkan dengan operasi tersebut.
ABI menegaskan Ketua Umum Ustaz Zahir Yahya dan anggota Dewan Syura Ustaz Abdullah Assegaff sama sekali tidak terlibat dengan IRGC maupun Unit 4000.
ABI juga menyayangkan tidak adanya kesempatan konfirmasi sebelum nama tokohnya dimuat.
Kedutaan Besar Iran baru membantah pada 25 September. Kedubes menilai media Indonesia yang memuat ulang laporan itu telah menyimpang dari etika jurnalistik.
Ada satu kejanggalan lagi. Iran International mengklaim komandan Unit 4000, Rahman Moghaddam, selamat dari serangan Israel.
Klaim itu bertentangan dengan pengungkapan Mossad, Shin Bet, dan militer Israel pada April 2026 yang menyebut Moghaddam terkena serangan udara.
Laporan yang bahkan berselisih dengan sumber resmi dari pihak yang paling memusuhi Iran tentu layak diragukan.
Siapa yang memegang pengeras suara
Setiap informasi strategis perlu diuji dengan satu pertanyaan sederhana: siapa yang membiayainya?
Menurut laporan Financial Times, induk perusahaan Iran International merugi lebih dari 410 juta pound sterling (sekitar Rp9,7 triliun) dalam lima tahun.
Utang perusahaan senilai USD870 juta (sekitar Rp15,6 triliun) kemudian dikonversi menjadi saham, sementara identitas pemodalnya tetap tertutup.
Media yang terus merugi tetapi tetap hidup jelas ditopang oleh kepentingan yang lebih besar daripada sekadar bisnis.
Pada 2018, The Guardian melaporkan media itu didanai perusahaan yang direkturnya dekat dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman.
Mantan Dubes RI untuk Iran, Dian Wirengjurit, menyebutnya sebagai media oposisi yang dibiayai Amerika Serikat dan Arab Saudi. Kedubes Iran menuding Israel berada di belakangnya.
Iran International sendiri membantah memiliki hubungan dengan pemerintah mana pun.
Di sisi lain, Iran juga bukan pihak yang “bersih”. Pada 2019, Meta menghapus 513 halaman, grup, dan akun dari jaringan terkait Iran yang beroperasi di sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Para pengelola jaringan itu menyamar sebagai warga lokal dan media rekaan.
Kesimpulannya memang tidak nyaman, tetapi penting: ruang informasi Indonesia sudah menjadi medan tempur bagi lebih dari satu kekuatan asing yang saling berseteru.
Sasaran mereka bukan wilayah, melainkan persepsi kita.
Mengapa Selat Malaka
Pakar politik Timur Tengah dari UI, Yon Machmudi, menilai skenario serangan Iran di Selat Malaka jauh dari logika strategis Teheran.
Menurut Yon, Indonesia adalah negara sahabat Iran. Hubungan diplomatik keduanya sudah terjalin sejak 1950.
“Justru Amerika yang ingin menggunakan strategi Selat Malaka untuk membatasi lalu lintas navigasi Iran maupun sekutu-sekutunya,” kata Yon.
Yon menilai narasi semacam ini berfungsi sebagai alat adu domba. Ia menjauhkan Indonesia dari Iran, menarik Jakarta lebih dekat ke Washington dan Tel Aviv, sekaligus meredupkan dukungan publik terhadap Palestina.
Waktunya pun tidak kebetulan. Presiden Donald Trump sudah mengisyaratkan aksi militer terhadap Iran bisa berlanjut setelah pemilu sela 3 November jika negosiasi gagal.
Opini publik di negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia jelas merupakan aset yang diperebutkan.
Celah yang belum tertambal
Presiden sebenarnya sudah kembali memperingatkan hal ini. “Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui siber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong,” kata Prabowo di upacara HUT ke-81 TNI, 5 Oktober lalu.
Data mendukung peringatan itu, sekaligus memperlihatkan celahnya. BSSN mencatat 5,16 miliar anomali trafik internet sepanjang 2025, atau sekitar 182 potensi serangan per detik.
Namun, kapasitas pemantauan BSSN disebut belum mencapai 10% dari total trafik nasional. Angka itu pun hanya mengukur ancaman teknis seperti perangkat lunak jahat.
Kementerian Komunikasi dan Digital mengidentifikasi 1.890 konten hoaks dalam kurun Oktober 2024 hingga Desember 2025.
Masalahnya, laporan seperti Unit 4000 tidak akan pernah masuk kategori hoaks. Ia terbit sebagai produk jurnalistik, oleh media berbadan hukum, lalu dikutip ulang oleh media nasional yang terverifikasi.
Inilah wujud paling canggih dari operasi pengaruh: kabar yang belum teruji, tetapi berbalut jas jurnalistik.
Londo ireng tidak selalu sadar
Di titik inilah pernyataan Presiden menemukan relevansinya. Dalam kajian perang proksi, pihak yang tangannya dipinjam kerap tidak menyadari perannya.
Redaktur yang memuat ulang laporan anonim tanpa meminta konfirmasi dari ABI, Kedubes Iran, atau aparat Indonesia mungkin sama sekali tidak berniat berkhianat.
Namun, secara fungsi, ia sedang meneruskan agenda pihak asing ke ruang tamu publik Indonesia.
Londo ireng di zaman kolonial memanggul senapan. Londo ireng di zaman algoritma cukup menekan tombol “terbitkan”.
Karena itu, kewaspadaan tidak boleh hanya menjadi urusan BIN atau BSSN. Ia harus menjadi kebiasaan setiap pembaca.
Sebelum mempercayai dan membagikan sebuah kabar, terutama dari media yang berafiliasi dengan negara-negara Barat atau sekutunya di Timur Tengah, ada empat pertanyaan yang layak diajukan:
Apakah sumbernya bisa diverifikasi, atau hanya disebut sebagai “sumber yang mengetahui”?
Siapa yang membiayai media itu, dan apakah pemodalnya terbuka?
Siapa yang diuntungkan jika publik Indonesia mempercayai kabar tersebut?
Apakah pihak yang dituduh sudah diberi kesempatan menjawab?
Jika keempat pertanyaan itu belum terjawab, menunda kesimpulan bukanlah sikap pengecut. Itu sikap berdaulat.
Kewaspadaan ini juga tidak berarti mencurigai semua wartawan. Pers yang bekerja sesuai kaidah, menguji sumber, dan memberi ruang jawab justru merupakan benteng pertama melawan operasi semacam ini.
Yang perlu diwaspadai adalah praktik meneruskan klaim tanpa menguji, siapa pun pelakunya.
Pemerintah juga harus bersuara
Namun, kewaspadaan publik saja tidak cukup. Hingga 5 Oktober, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Luar Negeri, BIN, TNI, maupun BSSN soal laporan Unit 4000.
Kekosongan suara negara adalah ruang yang dengan senang hati diisi oleh narasi asing.
Jika pemerintah ingin publik waspada terhadap infiltrasi persepsi, pemerintah juga harus hadir lebih cepat dengan verifikasi resmi.
Kapal perang Iran pernah bersandar di Priok dengan bendera dan jadwal yang jelas. Kali ini, yang berlabuh adalah narasi tanpa bendera dan tanpa nama.
Melawannya membutuhkan dua hal sekaligus: publik yang tidak mudah percaya, dan negara yang tidak terlambat bicara.***
