JAKARTA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyembunyikan grafik atau bagan data hasil tabulasi sementara perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap). Upaya ini didukung oleh Partai Demokrat dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.
Hingga artikel ini diunggah, tautan https://pemilu2024.kpu.go.id/pilpres/hitung-suara tak menampilkan data perolehan sementara suara tingkat nasional Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg). Sebelum-sebelumnya laman tersebut menampilkan data secara waktu nyata (real time), terhitung sejak pemungutan suara dilakukan pada 14 Februari lalu.
Walhasil, publik tak bisa lagi melihat perkembangan perolehan suara tingkat nasional di menu “hitung suara”. Situs itu cuma menampilkan jumlah formulir D Hasil yang sudah masuk, tanpa menampilkan berapa suara masing-masing peserta.
Soal kebijakan ini, Komisioner KPU Idham Holik beralasan, data sengaja disembunyikan untuk mencegah prasangka publik. Kata dia, ada sejumlah data yang merupakan hasil pembacaan teknologi Sirekap yang kurang akurat.
“Ketika hasil pembacaan teknologi Sirekap tidak atau kurang akurat dan belum sempat diakurasi oleh uploader (KPPS) dan operator Sirekap KPU Kabupaten/Kota akan jadi polemik dalam ruang publik yang memunculkan prasangka,” kata Idham, dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (6/3/2024).
Idham mengatakan jika KPU hanya menampilkan bukti otentik perolehan suara peserta Pemilu saat ini. Sementara itu, kata dia, Sirekap akan difokuskan menampilkan foto formulir Model C Hasil.
Idham juga mengeklaim jika Sirekap bakal memiliki tampilan baru yang akan fokus di foto formulir Model C Hasil yang jarang dilihat oleh pengakses Sirekap.
Menurut keterangan KPU, fungsi utama Sirekap adalah publikasi foto formulir Model C Hasil plano. Dokumen itu, menurut keterangan KPU, adalah bukti otentik dari setiap TPS yang disaksikan oleh saksi peserta pemilu, diawasi oleh pengawas TPS, serta dipantau oleh pemantau terdaftar.
Idham menegaskan jika Sirekap bukan dasar penetapan hasil Pemilu Serentak 2024. Hasil pemilu akan ditetapkan berdasarkan rekapitulasi suara manual berjenjang.
“Saat sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang. Hasil rekapitulasi berjenjang tersebutlah yang jadi hasil resmi perolehan suara peserta pemilu,” kata Idham.
Sementara itu, Partai Demokrat menyatakan mendukung langkah menghilangkan tampilan grafik atau diagram perolehan suara sementara Pemilu 2024 yang diambil KPU , baik untuk Pilpres maupun Pileg.
Menurut Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, partainya mendukung karena angka perolehan suara dalam diagram Sirekap KPU belum valid dan justru bisa menimbulkan persepsi kecurangan.
Zaky sangat menyayangkan hasil Sirekap karena seharusnya formulir C1 bisa secepatnya diunggah di aplikasi tersebut. Sementara menurut hasil pengamatannya, di pekan pertama setelah Pemilu berlangsung, hasil C1 yang diunggah masih sangat minim.
“Misalnya, contoh di dapil kami Kalimantan Barat. Kami sudah menandai beberapa daerah yang sangat rawan sekali terjadi penggelembungan suara dan kecurangan. Nah, itu tidak di-upload-upload C1-nya dalam minggu pertama di Sirekap,” ujarnya.
“Kita enggak pernah tahu dalam seminggu itu bisa dilakukan apa. Karena kalau sudah di-upload ke Sirekap, kan berarti sudah jelas, inilah suara yang sebenarnya, yang tidak diutak-atik dari lapangan,” katanya.
Sedangkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md menilai sejak awal Sirekap memang sudah bermasalah. Menurut Direktur Hukum TPN Ronny Talapessy, masalah itu antara lain soal perolehan suara, baik dalam Pilpres, Parpol, maupun Caleg yang tiba-tiba menggelembung atau menurun drastis.
“Karena itulah, pentingnya ada satu mekanisme untuk menyelidiki berbagai kecurigaan masyarakat atas perhitungan suara berbasis Sirekap itu,” kata dia, dikutip dari Tempo, Rabu (6/3/2024).
Dari sisi elektoral, kata Ronny, tim Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan (PDIP) pasti berpotensi dirugikan dengan ketidakberesan Sirekap. “Siapa yang berpotensi dirugikan dari sistem yang curang ini? Dari sisi elektoral tentu saja kami 03 dan PDI Perjuangan pasti berpotensi dirugikan,” ujarnya.
