Bursa saham Indonesia bergetar hebat. Gegara tersambar krisis ekonomi dunia, ataukah dampak blunder kebijakan Presiden Prabowo Subianto?
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terjun bebas hingga 7 persen, hingga memaksa Bursa Efek Indonesia melakukan trading halt demi meredam kepanikan pada 18 Maret 2025 lalu.
Sinyal bahaya ini diperparah dengan keputusan Goldman Sachs, yang menurunkan peringkat saham Indonesia dari overweight menjadi market weight. Aksi jual investor asing pun mengguyur pasar, menguapkan triliunan rupiah dalam hitungan hari.
Kondisi ini bukan sekadar anomali pasar. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Dr. I Wayan Nuka, menegaskan bahwa kejatuhan IHSG mencerminkan ketidakpercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan politik nasional.
“Kalau indeks jatuh sedalam ini, itu bukan sekadar sentimen sesaat, tetapi cerminan dari persepsi global terhadap kondisi Indonesia,” kata I Wayan Nuka melansir laman UGM, Senin, 24 Maret 2025.
Data transaksi menunjukkan lonjakan net sale oleh investor asing sebelum IHSG anjlok. Wayan menduga dana tersebut dialihkan ke negara lain di kawasan Asia yang justru mengalami pertumbuhan indeks.
“Di hari yang sama, bursa negara lain di Asia menghijau. Ini menunjukkan adanya shifting dana yang keluar dari Indonesia,” ujarnya.
Tak hanya itu, pelemahan IHSG diduga sebagai akumulasi dari berbagai faktor. Dari kebijakan ekonomi yang kontroversial, kasus korupsi di BUMN, hingga ketidakpastian politik. “Defisit makin melebar, utang bertambah, lembaga rating internasional menurunkan peringkat Indonesia. Kalau mereka saja sudah pesimistis, bagaimana dengan investor?” kata Wayan.
Dosen Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dimas Bagus Wiranatakusuma, menyoroti dampak keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menurunkan bobot saham Indonesia dari 2,2 persen menjadi 1,5 persen.
“Penurunan ini memengaruhi aliran modal internasional. Investor global selalu melihat indikator ini sebagai acuan,” jelas Dimas melansir laman UMY.
Selain itu, defisit penerimaan pajak hingga 30 persen, pelemahan nilai rupiah, serta ancaman gelombang PHK memperburuk sentimen pasar. Isu pengunduran diri Menteri Keuangan turut menambah ketidakpastian. “Dalam situasi seperti ini, wajar jika pasar panik,” ujar Dimas.
Jalan Terjal Pemulihan Kepercayaan
Upaya menenangkan pasar sejauh ini belum membuahkan hasil. Wayan menilai langkah politis-populis seperti kunjungan DPR ke bursa saham hanya seremonial tanpa solusi konkret. Menurutnya, pemulihan kepercayaan hanya bisa dilakukan dengan kebijakan yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. “Investor butuh kepastian, bukan sekadar janji-janji,” katanya.
Persaingan dengan negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia semakin ketat. Indonesia harus mampu meyakinkan investor bahwa ekonomi domestik tetap kuat. Jika tidak, arus modal keluar akan terus berlanjut. “Kita tidak bisa berharap investor datang sementara negara lain justru melakukan reformasi,” tambahnya.
Bagi masyarakat, Wayan menyarankan strategi bertahan: menahan investasi, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, dan mempertebal dana cadangan. “Gelombang PHK bisa semakin luas. Kita harus lebih waspada dalam mengelola keuangan pribadi,” ujarnya.
Dimas menambahkan, pemulihan jangka pendek dapat dimulai dengan pernyataan pemerintah yang lebih pro-pasar. Namun, langkah fundamental lebih mendesak. “Pemerintah harus memperbaiki kesehatan fiskal dengan mengurangi anggaran populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan meningkatkan penerimaan pajak dari sektor barang mewah,” katanya.
Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto harus memastikan sembilan sektor ekonomi utama tetap tumbuh positif, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Jika tidak, Indonesia terancam kehilangan daya saing di mata investor global. “Ini bukan sekadar turbulensi sesaat. Ini alarm peringatan bagi pemerintah untuk berbenah sebelum terlambat,” pungkasnya.***
