JAKARTA—Anggota Komisi VI DPR Mulyanto meminta agar pemerintah menghentikan sementara semua operasional smelter nikel asal China di Indonesia. Usulan ini merupakan buntut insiden ledakan di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), yang berada di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada Ahad, 24 Desember 2023. Ledakan itu mengakibatkan 12 orang meninggal.
“Saya sangat prihatin kecelakaan kerja terjadi lagi di smelter perusahaan China. Beberapa waktu sebelumnya juga terjadi kecelakaan di smelter PT GNI yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia,” ujar Mulyanto, melalui keterangan tertulis, dikutip dari Tempo, Ahad (24/12/2023). “Pemerintah perlu mengaudit semua smelter tersebut secara ketat,” katanya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ledakan tungku smelter terjadi di PT ITSS, salah satu tenant yang beroperasi di kawasan PT IMIP. Kecelakaan kerja terjadi sekitar pukul 05.30 waktu setempat. Sebanyak 51 pekerja menjadi korban dalam insiden tersebut, di mana 12 korban di antaranya dilaporkan meninggal, sedangkan 39 lainnya mengalami luka ringan dan berat.
Menurut Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan, insiden bermula dari kecelakaan yang dialami sejumlah pekerja saat melakukan perbaikan dan pemasangan pada bagian tungku. Berdasarkan hasil investigasi awal, kata Dedy, ledakan diperkirakan terjadi karena pada bagian bawah tungku masih terdapat cairan pemicu ledakan.
“Di lokasi juga terdapat banyak tabung oksigen yang digunakan untuk pengelasan dan pemotongan komponen tungku. Akibatnya, ledakan pertama memicu beberapa tabung oksigen di sekitar area ikut meledak,” ujar Dedy, melalui keterangan tertulisnya, Ahad (24/12/2023).
Mempertimbangkan kondisi musabab terjadinya kecelakaan kerja itulah, menurut Mulyanto, audit mesti dilakukan secara profesional, objektif, dan menyeluruh terhadap aspek keamanan dan keselamatan kerja di seluruh smelter China.
“Jangan sampai karena ada pertimbangan politik, Pemerintah mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan kerja di perusahaan-perusahaan itu,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Mulyanto menambahkan, kualitas barang yang digunakan untuk menunjang operasional smelter juga mesti dicek. Apalagi, menurut dia, sebagian besar alat kerja di smelter milik China diimpor dari China juga. “Kita perlu tahu. Jangan-jangan barang dan suku cadang yang dipakai tidak memenuhi syarat yang ditentukan,” tuturnya.
Menurut Mulyanto, insiden di PT ITSS mesti menjadi pelajaran berharga yang benar-benar dipahami. Apalagi, kata dia, ledakan ini menjadi ledakan terbesar dalam sejarah pengoperasian smelter milik perusahaan China di Indonesia. Karena itu, Mulyanto meminta agar pemerintah bersunguh-sungguh menindaklanjuti kasus ini sehingga penyebab ledakan bisa diketahui.
“Apakah karena faktor lemahnya keandalan pabrik, murni faktor kelalaian manusia, atau ada sebab-sebab lain? Pemerintah bertanggung-jawab untuk mengusut tuntas kasus ini,” kata Mulyanto.
Ia juga mengatakanbahwa insiden di PT ITSS harus menjadi momentum pemerintah untuk mengevaluasi semua kesepakatan kerja sama dengan perusahaan China. “Pemerintah harus mencari akar-masalahnya sehingga dapat dicegah kejadian seperti ini berulang di masa depan,” katanya.*
