Pada 2 Agustus 1955, Sukarno dan rombongan menjalankan tawaf wada, lantas kembali ke Jeddah. Esok harinya, 3 Agustus, rombongan kembali ke Tanah Air dan pada 5 Agustus mendarat kembali di Bandara Kemayoran.
Aktivitas berhaji Sukarno—satu-satunya ibadah haji yang dia kerjakan itu—memberikan timbal-balik yang selalu dikenang, baik oleh Indonesia maupun Arab Saudi. Sukarno mewariskan ide arsitektural di Masjid Al-Haram dan penanaman pohon mindi di Padang Arafah, sementara Raja Saud memberikan hadiah sebuah mobil, yang akhirnya ringsek karena granat saat peristiwa Cikini pada 30 November 1957—dua tahun setelah Sukarno pergi haji.
Namun demikian, ada yang menganggap hajinya Sukarno itu haji politis. Sejarawan Ahmad Mansur Suryanegara dalam Api Sejarah 2 (2010) menulis bahwa Sukarno naik haji untuk memenuhi kriteria sebagai seorang presiden yang bisa bergelar wali al amri dharuri bi al syaukah. “Selain harus ada masjid Baiturrahim di Istana Merdeka, presiden juga harus naik haji,” tulis Ahmad Mansur dalam bukunya.
Menurut Ahmad Mansur, gelar untuk Sukarno itu disematkan pada 7 Maret 1954—sekitar setahun sebelum dia pergi haji—dalam Konferensi Ulama di Cipanas, Bogor, yang didukung Departemen Agama, dengan Menteri Agama K.H. Masjkur dari Nahdlatul Ulama. Konferensi tersebut digelar sebagai upaya untuk melawan pengaruh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, Abdul Kahar Muzzakar, dan Teungku Muhammad Daud Beureueh yang tergabung dalam Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Saat itu, Kartosoewirjo mendaku sebagai imam umat Islam Indonesia.
Konferensi diadakan pada 2 – 7 Maret 1954. Menurut Ahmad Mansur, dalam konferensi itu para ulama sepakat mengangkat Sukarno sebagai wali al amri dharuri bi al syaukah atau presiden sebagai pelindung umat Islam Indonesia yang secara darurat diberikan kekuasaan.
Namun demikian, terlepas dari dugaan politis tersebut, Sukarno tak pernah menyinggungnya di kemudian hari. Dia tetap bangga karena sudah menuntaskan rukun Islam kelima itu.
