Aliansi Santri Gus Dur Tuntut Ketum dan Sekjen PBNU Mundur

Aliansi Santri Gus Dur menuntut Ketum dan Sekjen PBNU untuk mundur dari jabatannya. Foto:SS Kompas.com

JAKARTA – Puluhan orang dari “Aliansi Santri Gus Dur Menggugat” menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Jumat (2/8/2024) sore. Massa aksi mengenakan kaus bergambar Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid dan membawa beberapa papan tuntutan.

Mereka menuntut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) untuk mundur dari jabatannya. “Ketum PBNU dan Sekjen PBNU harus mundur,” demikian salah satu tulisan di papan tuntutan yang dibawa oleh massa aksi.

Selain itu, massa juga mendesak PBNU untuk menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) dan mendukung Panitia Khusus (Pansus) Haji yang dibentuk oleh DPR RI. Perwakilan Aliansi Santri Gus Dur, Solihin, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk silaturahmi, bukan demonstrasi, karena mereka menganggap kantor PBNU adalah rumah warga Nahdliyin.

“Kami menyampaikan gugatan terhadap Gus Yahya secara personal, bukan terhadap PBNU secara konstitusional dan kelembagaan,” ujar Solihin saat memimpin aksi.

Bacaan Lainnya

Santri Gus Dur menilai Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf telah menyimpang dari ideologi perjuangan Gus Dur yang dikonsolidasikan saat Muktamar Lampung. “Gus Yahya sebagai Ketum di Muktamar Lampung yang mengonsolidasikan ideologi perjuangan Gus Dur untuk memperbaiki NU ke depan, tapi faktanya hari ini justru kontraproduktif,” tambah Solihin.

Menurutnya, kebijakan yang diambil Gus Yahya bukan memperbaiki NU, melainkan malah kontraproduktif dan melanggar hasil muktamar. Ia juga menuding Gus Yahya telah mencampuri urusan internal rumah tangga pihak lain, bertentangan dengan komitmen untuk tidak berpolitik praktis.

“Katanya tidak berpolitik praktis, tapi hari ini justru ditunjukkan dengan keputusan PBNU yang membentuk tim investigasi. Ini adalah pelanggaran secara faktual. Ini offside!” tegas Solihin.

Salah satu pelanggaran yang disorot adalah terlibatnya PBNU dalam politik praktis. Solihin menilai sikap ini mencoreng cita-cita Nahdlatul Ulama. “Yang sangat menyakitkan mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Yang katanya tidak berpolitik praktis tapi malah justru hari ini kami dipertontonkan dengan keputusan PBNU membentuk tim investigasi. Itu adalah offside!” ungkapnya.

Santri Gus Dur mengingatkan, jika tindakan ini tidak dihentikan, mereka akan mendukung Muktamar Luar Biasa (MLB) untuk mengganti Gus Yahya dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf. “Harus kita ingatkan Gus Yahya, kalau tidak kami dukung MLB, Gus Yahya dan sekjen harus diganti,” tandas Solihin.

Sebelumnya, Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf menghadiri kegiatan Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka yang digelar di Istana Kepresidenan RI, Kamis (1/8/2024) malam. Acara zikir tersebut juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta adik ketua umum PBNU, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

 


Sebagai informasi, zikir dan doa kebangsaan telah menjadi agenda tahunan yang diselenggarakan setiap 1 Agustus di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sejak menjabat sebagai Kepala Negara 2014 lalu, Jokowi kerap mempercayakan Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon (PB MDHW) untuk menjadi panitia pelaksana zikir kebangsaan.Tahun ini pun, PB MDHW kembali diberi kepercayaan untuk menjadi panitia zikir.

Pos terkait