Soal Komite Hijaz, ada lima amanat yang mereka emban dalam misi tersebut. Pertama, memohon diberlakukannya kemerdekaan bermazhab di Negeri Hijaz pada salah satu dari mazhab empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Atas dasar kemerdekaan bermazhab itu, imam-imam shalat Jumat di Masjidil Haram diharap bisa ditentukan secara bergilir, dengan melibatkan perwakilan setiap mazhab. Komite Hijaz juga meminta agar kitab-kitab yang berdasarkan mazhab tersebut, seperti di bidang tasawuf, aqaid, maupun fikih, diberi keleluasaan untuk bisa masuk ke Negeri Hijaz.
Kedua, memohon agar tempat-tempat bersejarah tetap boleh diramaikan dan diwakafkan demi memakmurkan masjid-masjid di sekitar lokasi tersebut. Ketiga, memohon agar penentuan tarif dan biaya syekh dan muthawif diumumkan jauh-jauh hari sebelum musim haji tiba. Dengan demikian, orang yang akan menunaikan ibadah haji dapat menyediakan perbekalan yang cukup.
Keempat, memohon agar semua hukum yang berlaku di Hijaz ditulis dalam bentuk undang-undang, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Kelima, Jam’iyah NU memohon balasan surat dengan isi sebuah penjelasan bahwa sebanyak dua orang delegasi telah benar-benar menyampaikan surat dan permohonan-permohonan tersebut kepada Raja Ibnu Saud.
Komite pun sepakat mengutus KH. Raden Asnawi sebagai duta delegasi ke Hijaz untuk menghadap Raja Ibnu Saud. Akan tetapi, KH. Raden Asnawi gagal berangkat lantaran ketinggalan kapal.
Komite pun mencari jalan lain dengan mengirimkan usulan ulama Indonesia via telegram. Karena telegram belum mendapatkan jawaban juga, akhirnya berangkatlah Mbah Wahab sebagai utusan.
Secara resmi, utusan yang berangkat adalah KH. Abdul Wahab Chasbullah (Surabaya); Syekh Ghanaim al-Misri (Mesir)—yang akhirnya diangkat sebagai Mustasyar NU; dan KH. Dahlan Abdul Qohar, pelajar Indonesia asal Kertosono yang berada di Makkah. Dari ketiganya, yang berangkat dari Indonesia hanya Kiai Wahab.
