Andra Soni Tolak Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo

Ilustrasi seekor Badak Jawa bercula satubdi kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, dengan latar belakang Selat Sunda dan siluet Gunung Anak Krakatau di kejauhan. (AI Generate) 

Gubernur Banten meminta badak jawa tetap dilindungi di Ujung Kulon. Ia mengingatkan risiko pemindahan setelah kematian badak bernama Mustofa.

Gubernur Banten Andra Soni menolak wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

“Kami berharap jangan coba-coba atau jangan diuji coba pemindahan ke bukan habitatnya,” kata Andra di Kota Serang, Selasa, 17 November 2026.

Ia meminta perlindungan habitat di Ujung Kulon diperkuat. Menurut Andra, pengelola juga perlu memastikan perburuan liar tidak kembali terjadi.

Bacaan Lainnya

Pernyataan Andra menambah tanggapan atas wacana habitat kedua yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo.

Kematian Mustofa Jadi Pengingat

Andra menyinggung kematian Mustofa, badak jawa yang dipindahkan ke kawasan konservasi khusus yang masih berada di dalam Ujung Kulon pada 2025.

“Kita tidak berharap lahir Mustofa-Mustofa yang lain,” ujarnya. Hasil pemeriksaan Kementerian Kehutanan menyebut Mustofa memiliki riwayat kerusakan organ kronis dan infeksi parasit sebelum dipindahkan.

Pada Juni 2025, Andra pernah mendukung pemindahan badak ke kawasan khusus tersebut.

Lokasinya tetap di Ujung Kulon. Wacana yang ia tolak sekarang ialah pemindahan ke Alas Purwo.

Pemerintah Belum Menetapkan Lokasi

Kementerian Kehutanan menyatakan Alas Purwo baru salah satu kemungkinan habitat kedua.

Pemerintah belum menetapkan jumlah badak, cara pemindahan, ataupun waktu pelaksanaannya.

Kajian harus menilai pakan, air, risiko penyakit, keamanan, dan daya dukung kawasan. Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama yang diprioritaskan untuk dilindungi.

Di tengah perdebatan itu, ESDM menyatakan Taman Nasional Ujung Kulon bukan wilayah tambang.

Sebagian perairan di sekitarnya masuk wilayah usaha pertambangan, tetapi menurut kementerian belum memiliki izin tambang.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan