PT BSJ Tersangka, Arif Kurniawan Belum: Siapa yang Bisa Dihukum?

Ancaman denda pokok PT BSJ dibandingkan dengan nilai perdagangan jaringan nikel yang terkait pemilik manfaatnya. (Ilustrasi: AI)

Perusahaan tak bisa dipenjara, denda pokoknya maksimal Rp50 miliar. Pemilik manfaatnya masih saksi dan berada di luar negeri.

Kalau dirupiahkan, denda pokok terberat untuk PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) hanya Rp50 miliar. Angka itu setara nilai dagang jaringan bisnis pemiliknya selama sekitar delapan jam.

Kejaksaan Agung menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi pada Selasa (10/11/2026). Perusahaan ini diduga tetap menambang nikel di Sulawesi Tenggara setelah izinnya berakhir pada 2014.

Yang belum tersentuh adalah Arif Kurniawan (AK). Namanya terseret sejak awal penyidikan, dan Kejagung menyebutnya pemilik manfaat PT BSJ. Statusnya masih saksi.

Bacaan Lainnya

Hitung ulang: Rp50 miliar itu besar atau kecil?

Sejak 2 Januari 2026, KUHP baru menjadikan korporasi subjek pidana. Hukuman pokoknya hanya satu: denda. Perusahaan tidak memiliki badan, sehingga tidak bisa dipenjara.

Pasal 603 KUHP, sangkaan utama untuk PT BSJ, mengancam penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Untuk ancaman sekelas itu, Pasal 121 membatasi denda korporasi di kategori VIII: Rp50 miliar.

Sekarang, mari membandingkannya dengan skala bisnis. Bloomberg memperkirakan jaringan AK memperdagangkan sepertiga bijih nikel domestik pada 2024, senilai sekitar USD3 miliar.

Dengan kurs Rp18.217 per USD, nilainya sekitar Rp54,7 triliun setahun, atau Rp6,2 miliar per jam. Denda Rp50 miliar habis dalam delapan jam dagang.

Catatan penting: angka itu omzet satu jaringan, bukan laba PT BSJ. Hitungan ini mengukur skala, bukan menaksir kerugian negara yang masih dihitung auditor.

Pintu lain masih terbuka. Revisi lewat UU 1/2026 mengizinkan hakim menambah denda hingga 10 persen laba tahunan. UU Tipikor juga memuat uang pengganti sebesar harta hasil korupsi.

Yang absen dari daftar tersangka

Ironisnya, jerat untuk AK sudah tertulis di sangkaan PT BSJ. Pasal 49 KUHP, yang ikut disangkakan, menyebut pidana korporasi bisa dikenakan pada pemegang kendali dan pemilik manfaat.

Penyidik mencatat enam perusahaan yang diduga dikendalikan AK. Lima di antaranya, termasuk BSJ, memegang izin usaha pertambangan (IUP) seluas 4.198 hektare.

Direktur Penyidikan Jampidsus Saiful Bahri Siregar menyebut izin PT KAA semestinya berakhir pada 2015. Izin itu diperpanjang lewat tiga kali penangguhan yang diduga melanggar aturan.

Luas IUP PT BSJ sendiri 1.030 hektare. Itu sekitar 1,5 persen dari 71.000 hektare konsesi yang dikaitkan Bloomberg dengan AK dan mitranya.

AK kini terdeteksi berada di luar negeri. Status saksi membuat pengejarannya tersumbat.

Untuk meminta red notice, yakni permintaan penangkapan lintas negara lewat Interpol, seseorang harus berstatus tersangka dan buron lebih dulu.

Jalur itu pun panjang. Riza Chalid menjadi tersangka pada Juli 2025, tetapi red notice-nya baru terbit pada 23 Januari 2026. Jaraknya sekitar enam bulan.

Belajar dari Duta Palma

Pembanding terdekat adalah kasus Duta Palma. Pada 2019, KPK menetapkan PT Palma Satu sekaligus pemiliknya, Surya Darmadi, sebagai tersangka. Surya lalu menghilang ke luar negeri.

Karena sudah berstatus tersangka, Surya bisa diburu sebagai buron. Ia dipulangkan Kejagung pada Agustus 2022, lalu dihukum dalam perkara sawit dengan uang pengganti Rp2,2 triliun.

Uang pengganti itu 44 kali lipat denda maksimal korporasi. Pelajarannya, uang besar dipulihkan lewat uang pengganti dan sitaan aset, bukan lewat denda pokok perusahaan.

Menurut Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna, penyidik baru menyita Rp11,7 miliar dari penggeledahan enam lokasi. Jumlah itu sekitar 23 persen dari denda maksimal korporasi.

Penyidik juga menduga perusahaan-perusahaan itu memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara agar administrasi tambang dipermudah. Identitas penerimanya belum diungkap.

Kerugian negara juga belum diumumkan. Penyidik sudah memeriksa 38 saksi dan masih mendalami peran pihak di pusat dan daerah.

Satu pertanyaan masih menggantung. Siapa yang membiarkan nikel dari izin yang sudah berakhir terus terjual selama 11 tahun?***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan