Gibran Mengundurkan Diri, Kelalaian KPU Lolos dari Pemeriksaan

Gibran mundur dari jabatan wapres. MK menilai KPU lalai memverifikasi berkas pencalonannya. (Ilustrasi: AI)

KPU memverifikasi berkas Gibran dalam satu hari. Kini Gibran sudah mengundurkan diri, lalu siapa yang menanggung kelalaian prosedurnya?

Satu hari. Hanya selama itu KPU memproses berkas pencalonan Gibran Rakabuming Raka, dari penyerahan 27 Oktober 2023 sampai berita acara verifikasi 28 Oktober 2023.

Hampir tiga tahun kemudian, Mahkamah Konstitusi menyatakan tak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA. Majelis hakim juga menilai KPU lalai.

Kalau dirupiahkan, lembaga yang lalai itu mengelola Rp45,1 triliun untuk Pemilu 2024. Angka ini hitungan redaksi atas alokasi KPU selama tiga tahun anggaran.

Bacaan Lainnya

Ingin hitungan ulang seperti ini setiap hari? Ikuti saluran WhatsApp Samudrafakta.

Kini Gibran sudah melepas kursi wakil presiden. Pertanyaannya bergeser: kalau jabatannya sudah dilepas, prosedur yang bolong itu akan diperiksa siapa?

Palopo memeriksa, Jakarta memercayai surat

Pertanyaan itu mengemuka dalam diskusi Forum Djuanda di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Senin (16/11/2026). LKBH UIN Jakarta mendorong pembenahan administrasi pemilu.

Praktisi hukum Ridwan Darmawan menilai persoalan administrasi, termasuk dugaan penyelundupan hukum, perlu dibuka. “Kalau tidak dibuka, ini akan menjadi tantangan ke depan dalam proses pemilu.”

Praktisi hukum sekaligus alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Ridwan Darmawan, saat diskusi Forum Djuanda bertajuk “Gibran Berhenti: Apa Dampak Politik dan Hukumnya” di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Senin (16/11/2026). (Istimewa)

Pembandingnya ada di Palopo, Sulawesi Selatan. Pada Pilkada 2024, KPU Kota Palopo meragukan ijazah Paket C calon wali kota Trisal Tahir, lalu mengklarifikasinya ke dinas pendidikan.

MK kemudian mendiskualifikasi Trisal karena ijazahnya tidak terdaftar. Pemkot Palopo harus menanggung biaya pemungutan suara ulang sebesar Rp15,9 miliar.

Di tingkat pusat, langkah serupa tidak diambil. Di persidangan MK, Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengakui timnya tidak mendatangi lembaga pendidikan karena sudah memegang surat keterangan.

Afifuddin juga beralasan tidak ada laporan masyarakat ke Bawaslu soal ijazah Gibran. KPU daerah memeriksa sendiri, sedangkan KPU pusat menunggu laporan.

120 tanda tangan yang kandas

Jalur politik sempat bergerak. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP), hampir lima kali ambang minimal 25 pengusul.

Rapat paripurna untuk membacakan usul itu dijadwalkan Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB. Siangnya, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR. Paripurna itu pun dibatalkan.

Gibran tidak menyampaikan alasan spesifik dan menyebut keputusannya bukan karena polemik ijazah. Namun, DPR menganggap objek HMP sudah hilang.

Dosen Hukum Tata Negara FSH UIN Jakarta Ferdian Andi menilai HMP tetap bisa dilanjutkan. Fokusnya digeser dari pemakzulan ke pengawasan tahapan pemilu, terutama syarat pencapresan.

Ia merujuk Putusan MK Nomor 23-26/PUU-VIII/2010. Putusan itu memisahkan HMP umum dalam Pasal 20A UUD 1945 dari HMP khusus untuk pemakzulan dalam Pasal 7A dan 7B.

Artinya, DPR masih memegang alatnya. Yang belum terlihat adalah kemauan memakainya setelah sorotan publik mereda.

Ujian berikutnya: 2 Desember

Proses penggantian sudah berjalan. MPR menyurati Presiden Prabowo Subianto agar mengusulkan dua calon wakil presiden dalam 14 hari.

Dua nama itu akan diperiksa tim verifikasi MPR yang beranggotakan 36 orang. Sidang paripurna pemilihan dijadwalkan Rabu, 2 Desember 2026.

Di titik inilah pelajaran dari berkas Gibran diuji. Apakah tim itu akan menelusuri dokumen sampai ke lembaga penerbitnya, atau cukup mencocokkan surat keterangan?

Ridwan juga mengingatkan bahwa pergantian wakil presiden menyentuh stabilitas politik dan ekonomi, termasuk lapangan kerja dan layanan publik. Ongkos kelalaian administrasi tidak berhenti di Senayan.

Aduan ke DKPP soal aturan pencalonan memang sudah diajukan sejak Oktober. Tapi forum politik di DPR justru berhenti tepat ketika pertanyaannya mulai serius.

Kalau berkas seorang wakil presiden bisa diloloskan dalam satu hari, berkas siapa lagi yang luput diperiksa?***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan