Kapolri menyebut Irjen Ahrie Sonta memerintahkan Brigjen TK mengawasi target. Polri menegaskan TK perwira aktif yang kini diperiksa Propam.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan sosok berinisial TK dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto adalah perwira tinggi aktif berpangkat brigadir jenderal.
Isir menyampaikannya setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut inisial TK dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Kamis, 12 November 2026.
Polri juga menegaskan TK bukan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang namanya sempat dikaitkan publik dengan inisial itu.
Alur Perintah dari Atas ke Bawah
Menurut Suyudi, perintah penyadapan diduga berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan diteruskan melalui mantan Kepala Divisi TIK Irjen Slamet Uliandi.
Listyo juga diduga menentukan target secara lisan atau lewat WhatsApp kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution, yang saat itu pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring.
Ahrie diduga meneruskan perintah kepada operator tanpa permohonan penyidik, lalu melaporkan hasilnya kepada Listyo.
Nama TK mencuat pada bagian berikutnya. Menurut Suyudi, Ahrie juga diduga memerintahkan sang brigadir jenderal mengawasi target.
Dalam paparannya, Suyudi merinci Ahrie “memerintahkan TK untuk melakukan surveillance.”
Pada Oktober 2026, Ahrie diduga pula memerintahkan penghapusan rekaman suara dan catatan sistem (log) penyadapan serta pembubaran grup WhatsApp.
Yang Masih dalam Pemeriksaan
Keterangan Kapolri dan Humas berbeda cakupannya. Suyudi menguraikan dugaan peran TK, sedangkan Isir memastikan pangkat dan status pemeriksaannya.
TK kini menjalani pemeriksaan Biro Wabprof Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.
Statusnya terperiksa. Polri belum menyebutnya tersangka dan belum mengungkap nama lengkap maupun jabatannya.
Sasaran penyadapan, menurut Suyudi, mencakup Presiden, lingkar Istana, kementerian, anggota DPR, KPK, kejaksaan, aktivis, hingga mahasiswa. Dalam keterangan yang tersedia, belum ada rincian siapa saja target yang diawasi TK.
Terpisah dari itu, Polri telah menerbitkan laporan polisi dugaan makar. Suyudi menegaskan unsur penggulingan pemerintah masih perlu dibuktikan.
Isir menyatakan keterangan TK juga didalami dalam penyidikan pidana, “untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini.”***
