Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden ke DPR/MPR, Kamis (12/11/2026). Status berhenti dengan hormat membuatnya tetap menerima fasilitas negara seumur hidup.
Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden ke Gedung DPR/MPR RI. Surat diserahkan pada Kamis (12/11/2026), mengakhiri polemik politik yang bergulir sejak putusan Mahkamah Agung soal ijazahnya.
Keputusan mundur secara sukarela membuat Gibran berstatus “berhenti dengan hormat”. Status ini menghindarkannya dari sanksi pencabutan hak yang bisa terjadi jika ia dilengserkan melalui pemakzulan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tidak mengatur syarat batas minimal masa jabatan. Meski baru menjabat sekitar 2 tahun 1 bulan sejak dilantik 20 Oktober 2024, Gibran tetap berhak atas fasilitas negara.
Pensiun hingga Rumah Kediaman
Gibran berhak menerima uang pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhirnya, yakni Rp20.160.000 per bulan. Tunjangan jabatan dihentikan, tetapi pensiun mengalir seumur hidup mulai bulan berikutnya.
Jika Gibran berhalangan tetap atau meninggal dunia, pasangannya berhak atas pensiun janda/duda sebesar 50 persen atau Rp10.080.000 per bulan. Negara juga menanggung satu unit rumah kediaman layak sesuai Perpres Nomor 52 Tahun 2014.
Fasilitas rumah diberikan sekali seumur hidup. Spesifikasi nilai, luas tanah, hingga pajaknya ditanggung Kementerian Keuangan.
Kesehatan hingga Pengamanan
Negara menanggung penuh tagihan air, listrik, dan telepon rumah mantan wakil presiden. Jaminan kesehatan berlaku seumur hidup bagi Gibran dan keluarganya tanpa plafon.
Gibran juga difasilitasi kendaraan dinas dengan pengemudi khusus. Perlindungan pengamanan dari Paspampres serta staf administrasi berstatus PNS turut disiapkan.
Dengan status berhenti dengan hormat, seluruh hak purnatugas itu tetap melekat. Polemik politik berakhir, tetapi fasilitas negara berjalan sesuai ketentuan.
“Status berhenti dengan hormat menghindarkan pejabat dari pencabutan hak yang biasanya melekat pada proses pemakzulan,” demikian bunyi penjelasan dalam dokumen yang menjadi dasar pemberitaan ini.***
