Loka MBG kini diuji di 40 dapur dengan 400 pemasok. BGN menargetkan seluruh 26.700 dapur MBG berbelanja lewat sistem ini pada Januari 2027.
Badan Gizi Nasional atau BGN menyiapkan pengawasan belanja untuk 26.700 dapur Makan Bergizi Gratis. Alatnya bukan sistem baru, melainkan SIPLah, aplikasi belanja sekolah yang dimodifikasi menjadi Loka MBG.
Kesepakatan itu diteken BGN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Jumat (30/10/2026), bersamaan dengan peluncuran awal uji coba Loka MBG.
Loka MBG dirancang untuk mengatur belanja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), nama resmi dapur MBG.
Sudaryono, Kepala BGN, menyampaikan kepada wartawan bahwa uji coba kini berlangsung di 40 dapur dengan sekitar 400 pemasok.
Peluncuran awal dijadwalkan November, disusul tahap berikutnya pada Desember 2026.
Penerapan menyeluruh ditargetkan Januari 2027. Sudaryono menambahkan, “Kalau memungkinkan untuk dipercepat, tentu akan kita upayakan.”
Alasan BGN Memilih Mengadopsi, Bukan Membangun dari Nol
Sudaryono menegaskan, “Daripada membangun sesuatu dari awal yang belum tentu teruji, lebih baik kita mengadopsi sistem yang sudah ada.”
Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah (SIPLah) selama ini dinilai transparan dalam mengawasi dana Bantuan Operasional Sekolah. BGN lalu menyesuaikannya dengan kebutuhan dapur.
Kemendikdasmen membantu lewat akses data SIPLah, pemutakhiran sistem, dan bimbingan teknis.
Mitra penyelenggara perdagangan elektronik dilibatkan untuk memfasilitasi transaksi antara dapur dan pelaku usaha lokal.
Pemasok Terverifikasi di Tengah Penertiban Dapur
Melalui Loka MBG, seluruh penyedia bahan pangan wajib berstatus pemasok terverifikasi. Asal daging ayam, telur, dan ikan dapat dilacak, termasuk cara penyimpanannya.
Sudaryono menyatakan, “Kita bisa tahu asal telurnya, ayamnya dari mana, ikannya dari mana, dan disimpan seperti apa.”
Sejak September, BGN menyatakan verifikasi pemasok akan melalui asosiasi. Peraturan BGN juga mewajibkan pelibatan pelaku usaha lokal, dari usaha mikro, koperasi, hingga BUM Desa.
Langkah ini bersamaan dengan penertiban dapur. Menurut laporan sejumlah media, 6.097 dapur dikenai suspensi khusus pada Senin, 2 November 2026.
Sanksi itu dijatuhkan karena pengelola dapur dinilai tidak tertib menyampaikan laporan penggunaan dana harian.
Pengawasan belanja menjadi krusial karena anggaran program ini besar. Hingga akhir September 2026, realisasi MBG mencapai Rp153,2 triliun untuk 57 juta penerima.
Pagu MBG 2026 sendiri telah dipangkas dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun. Menteri Keuangan bahkan memperkirakan realisasinya dapat di bawah Rp200 triliun jika efisiensi berjalan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyambut baik kerja sama tersebut dan berharap pelayanan MBG makin tepat sasaran.
Data penerima MBG di sekolah juga terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) agar penerima benar-benar murid yang terdata resmi.
Mu’ti menyampaikan, “Mudah-mudahan dengan kerja sama ini pelayanan MBG semakin baik, semakin tepat sasaran, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh murid di Indonesia.” ***
