Mahfud: Dugaan Pemalsuan Dokumen Gibran Bisa Diproses Pidana

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. (Tangkapan layar YouTube Mahfud MD Official) 

MK tidak menerima gugatan syarat pendidikan Gibran karena pemohon tak memiliki kedudukan hukum. Mahfud MD mengatakan dugaan pemalsuan masih dapat diproses melalui jalur pidana jika ada bukti.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan dugaan pemalsuan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih dapat diproses melalui jalur pidana jika ditemukan bukti. Pernyataan itu disampaikan sehari setelah MK menyatakan permohonan sengketa syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima.

Mahfud menilai permohonan tersebut kandas pada persoalan formal, terutama kedudukan hukum pemohon dan tenggat pengajuan sengketa hasil pemilu. “Setelah melewati tiga hari, yang punya kedudukan hukum pun kan sudah bubar,” kata Mahfud dalam tayangan di kanal YouTube-nya, Rabu, 7 Oktober 2026.

Ia menjelaskan Gibran kini berstatus wakil presiden, bukan lagi calon peserta Pilpres 2024. Karena itu, menurut Mahfud, perkara tersebut tidak lagi tepat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil pemilu di MK.

Bacaan Lainnya

MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena mereka bukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mahkamah juga menyebut status Gibran sebagai calon berakhir setelah ia dilantik pada 20 Oktober 2024. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran.

Mahfud sebut ada “putusan deklaratur”

Meski memahami alasan formal MK, Mahfud menilai hakim dapat menyampaikan putusan deklaratif mengenai temuan dalam persidangan. Ia menyebut temuan bahwa MK tidak menemukan bukti ijazah sudah tersirat dalam pertimbangan putusan.

“Putusan deklaraturnya sudah ada, tersembunyi. MK tidak menemukan ijazah,” ujar Mahfud. Ia kemudian meminta masyarakat tetap menghormati putusan hakim.

Pernyataan Mahfud tersebut merupakan tafsirnya atas pertimbangan MK. Mahkamah tidak menyatakan Gibran terbukti melakukan pemalsuan; amar putusan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Proses pidana terpisah dari sengketa pemilu

Mahfud mengatakan berakhirnya jalur sengketa pemilu tidak otomatis menutup kemungkinan proses hukum lain. Menurut dia, dugaan pemalsuan dapat diproses melalui hukum pidana jika ada bukti bahwa pelanggaran dilakukan dengan sengaja.

Ia mengibaratkan hal itu dengan perkara kepala daerah yang tetap menjabat setelah hasil pemilihannya dinyatakan sah, sementara proses pidana berjalan secara terpisah. “Pemilunya menang, tapi pidananya jalan,” kata Mahfud.

Mahfud juga menyebut kemungkinan sanksi administratif atau disiplin bagi penyelenggara pemilu apabila terbukti sengaja meloloskan dokumen bermasalah. Adapun penentuan apakah ada unsur pidana, kata dia, menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

“Kalau sudah menyangkut hukum lain di luar itu, yang menangani pertama kan polisi,” ujar Mahfud.***

Pos terkait