Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Wantimpres, termasuk Pratikno dan Rocky Gerung. Langkah ini dinilai sebagai taktik meredakan konflik sekaligus mengendalikan kekuatan politik.
Direktur Riset IndoStrategi Research Intelligence Ali Noer Zaman menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres sebagai upaya mengakomodasi beragam kekuatan politik.
Pelantikan puluhan anggota dewan tersebut berlangsung pada Jumat, 2 Oktober 2026. Susunan anggota Wantimpres ini mewakili berbagai latar belakang, profesi, agama, serta pengalaman politik yang beragam.
Beberapa nama menonjol yang dilantik antara lain Pratikno sebagai Ketua dan Muhammad Qodari selaku Sekretaris. Pengamat politik Rocky Gerung juga turut masuk sebagai anggota dewan tersebut.
Akomodasi Kekuatan Politik
Ali menyoroti postur Wantimpres era Prabowo yang jauh lebih gemuk dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, jumlah anggota dewan ini hanya sembilan orang.
“Jumlah tersebut melanjutkan kecenderungan Prabowo untuk memberi jabatan pada orang-orang yang mendukungnya dan mengakomodasi orang-orang yang berpotensi mengganggu rezimnya,” kata Ali dalam keterangannya kepada Samudrafakta, Selasa (6/10/2026)
Pertemuan Dua Kubu Berseberangan
Ihwal komposisi nama-nama yang terpilih, Ali menganggap formasi ini sangat menarik. Tokoh-tokoh yang selama ini berseberangan secara posisi politik kini disatukan di bawah satu payung institusi yang sama.
Muhammad Qodari dan Pratikno merupakan sosok yang dikenal memiliki kedekatan dengan Joko Widodo. Di sisi lain, Rocky Gerung merupakan figur yang kini memiliki kedekatan dengan Prabowo.
“Kedua kelompok sengaja dimasukkan dalam satu institusi yang sama. Rocky Gerung dan kawan-kawannya bisa berperan untuk mengendalikan wacana pertimbangan dan saran kebijakan yang diusulkan ke presiden,” ujar Ali.
Strategi Redam Konflik
Selain itu, Ali menyebut penempatan tokoh-tokoh sentral ini bukan sekadar bagi-bagi jabatan. Langkah tersebut merupakan siasat meredakan gesekan antarkelompok dengan menyatukan mereka dalam ruang institusional resmi.
Keberadaan para tokoh ini di dalam satu lembaga membuat setiap wacana politik lebih mudah dipantau. Pemerintah dapat mengelola dinamika yang terjadi secara lebih terukur.
“Dengan cara demikian, tampaknya Presiden sedang melakukan peredaan potensi konflik, tetapi sekaligus pengendalian,” ujar Ali Noer Zaman.***
