Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga, Dr Suko Widodo, menilai komposisi 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang dilantik 2 Oktober lalu baru bernilai jika menghasilkan keragaman pandangan, bukan sekadar nama.
Presiden Prabowo Subianto melantik mereka di Istana Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026. Anggota meliputi tokoh agama, pengusaha, militer, teknokrat, dan figur kritis seperti Rocky Gerung. Ketua merangkap anggota adalah Pratikno.
“Komposisi beragam ini wujud strategi politik representasi agar lingkar pertimbangan tidak hanya diisi pihak sepaham. Namun, representasi baru bernilai jika menghasilkan keragaman pandangan, bukan sekadar nama,” kata Suko, dikutip Selasa (13/10). Ia adalah dosen program doktor Ilmu Sosial.
Ruang untuk Berbeda
Ukuran keberhasilan, menurut Suko, sederhana: apakah anggota diberi ruang untuk berbeda pendapat dengan Presiden. “Persoalannya bukan semata jumlah anggota, melainkan mutu pertimbangannya agar daya kritis Wantimpres tidak melemah,” tegasnya.
Kerahasiaan kerja lembaga tidak boleh menghilangkan akuntabilitas. “Kerahasiaan tidak boleh berubah menjadi ketiadaan akuntabilitas. Wantimpres jangan berubah menjadi jabatan kehormatan, tapi harus menjadi ruang tempat Presiden mendengar sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan baginya,” ujarnya.
Bukan Kabinet Bayangan
Suko menekankan pembagian peran dengan Kabinet Merah Putih. “Menteri bertugas menjalankan kebijakan, sedangkan Wantimpres memberi second opinion dan membaca risiko tanpa ikut mengurusi program kementerian,” katanya. Keberhasilan diukur dari kemampuan membantu Presiden melihat yang tidak terlihat dan mengoreksi keputusan sebelum terlambat.
Usai pelantikan, Rocky Gerung mengatakan sikapnya tetap kritis. “Ya kan cuma pindah, saya cuma pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap,” ujarnya pada 2 Oktober. Hingga Selasa sore, belum ada laporan publik tentang substansi pertimbangan yang sudah disampaikan Wantimpres.***
