Kursi wakil di lembaga pengelola tanggul laut raksasa akhirnya terisi. Proyeknya ditargetkan mulai awal 2027, tetapi tugas sang wakil belum dirinci.
Kursi wakil di lembaga pengelola tanggul laut raksasa Pantura akhirnya terisi. Presiden Prabowo Subianto melantik Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Kamis, 1 Oktober 2026.
Pelantikan di Istana Negara, Jakarta, itu didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 2026. Fadil, purnawirawan komisaris jenderal polisi, kini mendampingi Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf yang dilantik pada 2025.
Waktunya terbilang mepet. Pembangunan tanggul laut raksasa ditargetkan mulai awal 2027, sekitar tiga bulan setelah pelantikan, sementara pembagian tugas kepala dan wakil belum diumumkan.
Mandat Lembaga, Bukan Mandat Pribadi
Hukum baru mengatur tugas lembaganya. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 menugasi BOPPJ untuk menyiapkan, merencanakan, membangun, dan mengembangkan kawasan Pantai Utara Jawa.
Lembaga nonstruktural itu berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepadanya. Fungsinya mencakup perumusan kebijakan, penyelarasan kebijakan lintas lembaga, hingga pelaksanaan pembangunan.
Rencana induknya pun luas. Selain tanggul laut dan reklamasi, cakupannya meliputi jalan, jembatan, rel kereta, pompa banjir, air minum, pengolahan limbah dan sampah, hingga energi terbarukan.
Karena itu, posisi wakil kepala tidak melekat pada satu proyek tertentu. Secara regulasi, Fadil membantu kepala menjalankan seluruh mandat badan pelaksana.
Sejumlah pemberitaan menyebut tanggul laut sebagai salah satu tugas yang akan diemban Fadil. Hingga berita ini ditulis, Fadil belum menyampaikan keterangan terbuka soal fokus kerjanya.
Fadil datang dari dunia kepolisian. Ia pensiun dari Polri pada akhir Agustus 2026 dengan jabatan terakhir Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.
Sebelumnya, ia menjabat Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri, Kapolda Metro Jaya periode 2020–2023, dan Kapolda Jawa Timur pada 2020.
Di luar kepolisian, ia menjabat Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) periode 2024–2028. Ia juga tercatat sebagai komisaris MIND ID, induk perusahaan pelat merah di sektor pertambangan.
575 Kilometer dan Nasib Pesisir
Proyek yang menunggu kerja mereka berskala raksasa. BOPPJ merencanakan tanggul sepanjang sekitar 575 kilometer dari Serang hingga Gresik, yang dibagi ke dalam 15 segmen.
Pembagian itu dirancang agar konstruksi bisa berjalan serentak. “Kita bagi ke dalam 15 segmen di mana bisa menggunakan kegiatan pembangunan secara paralel,” kata Didit dalam jumpa pers pada 4 Mei 2026.
Prabowo menempatkan proyek ini sebagai benteng kawasan industri. Menurut dia, Pantura menampung 70 kawasan industri dan lima kawasan ekonomi.
“Sangat vital karena di Pantai Utara Jawa itu banyak sekali industri kita di situ,” ujar Prabowo. Ia memperkirakan pembangunan penuh bisa memakan waktu hingga sekitar 20 tahun.
Ancaman yang hendak ditahan bukan hanya air laut. Data Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mencatat permukaan tanah di Pantura turun 5–20 sentimeter per tahun, terutama di Jakarta, Semarang, dan Demak.
Didit mengakui pesisir Pantura menjadi sumber penghidupan banyak warga. “Ada petani, nelayan, petambak. Ini harus kami tampung,” ujarnya seusai melapor kepada Presiden pada 12 Mei 2026.
Selain itu, pakar lingkungan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Hotmauli Sidabalok, menilai rencana tanggul belum disertai analisis risiko yang memadai bagi warga lokal.
“Padahal pengalaman selama ini menunjukkan selalu ada dampak bagi masyarakat,” kata Hotmauli dalam rembuk warga Pantura di Semarang, Juli 2026.
Dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Bachtiar Wahyu Mutaqin, menunjuk akar masalah di daratan, yaitu penyedotan air tanah oleh industri. Ia juga mengkhawatirkan kerusakan mangrove dan lamun yang ikut menggerus tangkapan nelayan kecil.
“Nelayan tradisional yang tidak punya modal akan semakin kesulitan mencari ikan,” ujar Bachtiar.
