Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah bakal memasifkan penggunaan jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga. Saat ini, masyarakat yang menggunakan jaringan ini untuk kebutuhan rumah tangga masih sedikit.
“Pemerintah akan lakukan program (jargas) yang masif ini untuk menurunkan impor LPG. Selain menggunakan jargas, ada juga substitusi LPG ke Dimethyl Ether (DME),” kata Bahlil di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 27 Maret 2025..
Menurut Bahlil pemanfaatan jargas di Indonesia masih tergolong kecil. Saat ini jargas baru tersedia di 86 kota/kabupaten. Padahal, kata dia, jargas ini lebih hemat hingga 40 persen dibandingkan LPG.
Menurut catatan Neraca Gas Indonesia 2022-2030, rata-rata pasokan gas bumi nasional mencapai 15.087 mmscfd, sementara kebutuhan hanya sekitar 11.615 mmscfd. Ada surplus yang cukup besar. Dengan demikian, semestinya potensi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan rumah tangga masih sangat besar.
Bahlil mengeklaim jika pemerintah terus berupaya memperluas jargas dengan membangun integrasi pipa gas dari Sumatera hingga Jawa. Misalnya, membangun pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) dan Duri-Sei Mangkei (Dusem) untuk menyalurkan gas dari Wilayah Kerja (WK) Agung dan WK Andaman.
Gas tersebut bakal disalurkan ke industri maupun ke rumah tangga melalui jargas. Jika proyek ini selesai, menurut Bahlil, pemerintah memperkirakan bakal ada 300 ribu rumah tangga di sepanjang pipa gas Cisem dan 600 ribu di wilayah Dusem yang akan mendapatkan sambungan jargas.
Pemerintah menargetkan pengembangan jargas hingga 5,5 juta sambungan pada 2030. Bila rencana tersebut terealisasi, impor LPG diproyeksikan turun sebesar 550 kilotons per annum (ktpa)—yang berpotensi menghemat subsidi LPG hingga Rp5,6 triliun per tahun.
Hingga 2024, total ada 703 sambungan jargas rumah tangga yang pengerjaannya didanai APBN, dan 240 ribu sambungan lainnya dari sumber non-APBN. ***
