JAKARTA — Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan bahwa Israel akan menghadapi isolasi internasional jika menolak untuk menyepakati gencatan senjata dengan Hamas di Jalur Gaza, Palestina. Prabowo mencatat semakin banyak negara di dunia, termasuk negara-negara Barat, yang menunjukkan dukungan kuat terhadap Palestina.
“Jika Israel enggan untuk menyepakati gencatan senjata, kemungkinan besar mereka akan terisolasi di dunia,” kata Prabowo usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/6).
Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga mengimbau Hamas untuk segera menerima gencatan senjata demi kepentingan rakyat Palestina.
Prabowo sebelumnya telah mengadvokasi gencatan senjata dalam Konferensi Tingkat Tinggi “Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza” di Yordania. Dia juga telah mendesak Amerika Serikat untuk turut menggalang dukungan atas gencatan senjata saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Blinken.
“Kami mengajak kedua belah pihak, termasuk Hamas, untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menghentikan pertempuran dan menyelamatkan nyawa warga yang tidak bersalah,” ungkapnya.
Pengamat Hubungan Internasional dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Profesor Hikmahanto Juwana, menyambut baik upaya Prabowo dalam menanggapi isu kemanusiaan di Palestina. Menurutnya, Prabowo telah menunjukkan respons cepat dalam menghadapi masalah tersebut, dengan memobilisasi pasukan dan peralatan militer untuk misi kemanusiaan.
Hikmahanto menyoroti bahwa Indonesia, meskipun berjarak jauh dari Palestina, tetap berkomitmen untuk berperan aktif dalam upaya penyelesaian konflik kemanusiaan ini.
“Langkah ini bukan hal yang mudah, mengingat Indonesia tidak memiliki kekuatan proyeksi seperti Amerika Serikat yang memiliki pangkalan militer di berbagai belahan dunia. Namun, Prabowo telah menunjukkan kesigapan untuk bertindak,” jelasnya.
Dia berharap semangat dan langkah-langkah yang diambil Prabowo mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indonesia dan lembaga legislatif, sehingga tidak ada penundaan dalam mengirim bantuan militer ke Palestina untuk misi kemanusiaan yang mendesak.
