JAKARTA—Menurut hasil survei Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan atau LKSP, sulit untuk merealisasikan narasi Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran. Sementara itu, survei juga menemukan fakta bahwa kucuran bantuan sosial atau bansos rupanya tak selalu memengaruhi pilihan penerimanya.
“Kami mencoba melakukan validasi ke masyarakat, apakah kondisinya sesuai dengan apa yang diklaim salah satu paslon. Itulah kenapa kita melakukan survei secara nasional,” kata Peneliti LKSP Subhan Akbar usai Diskusi Publik LKSP-GeRAK Indonesia-RETas bertajuk ‘Menanti Kejutan Pemilu 2024’ dan paparan hasil survei nasional di salah satu resto di bilangan Margonda, Depok, Rabu, 7 Februari 2024.
Setelah melakukan survei, kata dia, ternyata hasilnya berbeda. Menurut Subhan, data yang didapat LKSP dari aspirasi masyarakat, berdasarkan angka-angka, agak sulit untuk membenarkan Pilpres akan berlangsung satu putaran.
“Ini bukan ngomongin soal hemat anggaran atau tidak hemat anggaran, karena realitasnya seperti itu,” tutur Subhan.
Berdasarkan survei pihaknya, Subhan menambahkan, elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres nomor urut satu, Anies-Muhaimin, unggul tipis dibanding Prabowo-Gibran.
Persentasenya adalah, Anies-Muhaimin meraih 32,41 persen, Prabowo-Gibran 32,02 persen, dan Ganjar-Mahfud 19,52 persen. Responden yang belum menentukan pilihan ada 16,05 persen.
Subhan juga mengatakan, secara aturan pun agak sulit merealisasikan Pilpres satu putaran. Sebab, kata dia, Pilpres satu putaran tidak cukup hanya 50 persen + 1, tapi harus menang di 20 persen di beberapa kota atau daerah Dapil.
“Berdasarkan apa yang kita lihat, ternyata ada paslon yang menang di daerah tertentu, tapi kalah di daerah lain. Demikian juga sebaliknya. Itu yang kita potret seobjektif mungkin,” kata Subhan.
Berdasarkan hasil survei LKSP pun, selisih antar-paslon tipis, dan itu yang dikonfirmasi di lapangan bahwa aktivitas kampanye di media dan di lapangan ternyata berkaitan.
“Bahwa ada yang populer melalui aktivitas media atau kampanye media itu memang membentuk presepsi orang untuk memilih salah satu paslon,” katanya.
Namun realitanya, kata Subhan, ada juga paslon lain yang secara lapangan mendapatkan dukungan masif, tidak kalah dengan paslon yang menggunakan strategi kampanye lewat media atau pengaruh-pengaruh kekuasaan.
“Bisa lihat sendiri, masing-masing paslon ketika berkunjung ke setiap daerah. Masing-masing bisa sesuai dengan angka-angka yang bisa tergambar,” katanya.
Sementara itu, dalam survei terkait persepsi pemilih atas isu-isu strategis, isu politik dinasti ternyata menjadi catatan oleh 32,20 persen responden yang sebagian besar berpendidikan SMA ke atas, atau 65,63 persen.
Sedangkan terkait isu Putusan MK tentang batas usia capres/cawapres, terdapat 55,40 persen masyarakat tidak setuju terhadap putusan tersebut. Tentang netralitas Presiden, sebesar 86,70 persen responden berpendapat Presiden Jokowi seharusnya menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilpres 2024.
Terkait isu bantuan sosial atau bansos, ada 28,35 persen responden pernah menerima bansos, dan 71,65 persen tidak menerima. Dari responden yang pernah menerima bansos, 72,08 persen menyatakan bahwa bantuan yang diterima tidak mempengaruhi pilihan capres dan parpol.
Selain itu, 67,17 persen responden berpandangan bahwa bansos yang telah diberikan pemerintah tidak tepat sasaran.
Survei LKSP ini dilaksanakan 1-8 Januari 2023. Dilengkapi dengan FGD pakar (25 Januari 2024) untuk memvalidasi temuan, dengan sumber data berasal dari DPT pemilu 2024.
Penarikan sampel dilakukan secara acak menggunakan metode multi stage random sampling. Jumlah sampel sebanyak 2.185 responden dengan Margin of Error (MoE) 2,0 persen. Tingkat kepercayaan 95 persen dan control response rate 95 persen.❒
