Pajak Kurang Rp514 Triliun, Pajak Pejabat Masih Ditanggung APBN

Ilustrasi ketidakadilan fiskal, pajak pejabat negara ditanggung APBN. (AI Generate)

Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai fasilitas pajak pejabat yang ditanggung APBN perlu dievaluasi secara transparan di tengah target penerimaan Rp514 triliun.

Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai fasilitas pajak penghasilan (PPh) pejabat yang ditanggung negara perlu dievaluasi secara terbuka.

Sorotan ini muncul setelah Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 13 November 2026 meminta dukungan publik untuk mengejar kekurangan pajak Rp514 triliun.

Data laporan APBN KiTa November 2026 mencatat penerimaan pajak hingga Oktober mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target Rp2.357,7 triliun.

Bacaan Lainnya

Pemerintah masih membutuhkan tambahan Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir 2026 guna mencapai proyeksi penerimaan akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun.

Menurut Achmad, isu utama fasilitas pajak pejabat bukan pada legalitas aturan, melainkan proporsionalitas terhadap kemampuan ekonomi dan remunerasi penerima.

Dasar Hukum dan Evaluasi Proporsionalitas

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 mengatur PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan tetap yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah.

Aturan itu mencakup presiden, wakil presiden, menteri, anggota lembaga perwakilan, hingga kepala daerah, serta PNS, TNI, Polri, dan pensiunan melalui PMK Nomor 168 Tahun 2023.

Achmad menjelaskan fasilitas ini tidak menghapus seluruh kewajiban pajak karena penghasilan lain di luar gaji tetap tetap dikenai ketentuan perpajakan umum.

“Secara administratif, kebijakan tersebut mempunyai dasar hukum. Ada pula alasan untuk menjaga konsistensi penghasilan bersih aparatur negara,” ujar Achmad kepada Inilah.com (17/11/2026).

“Namun, persoalan legalitas tidak identik dengan persoalan keadilan,” lanjut dia, seraya membandingkannya dengan pekerja swasta yang gajinya dipotong pajak langsung.

Ia menilai evaluasi perlu difokuskan pada pejabat tinggi berpenghasilan besar tanpa menyamaratakan seluruh aparatur negara yang memiliki kondisi ekonomi berbeda.

“Guru, tenaga kesehatan, anggota pelayanan publik, dan aparatur dengan penghasilan terbatas memerlukan perlakuan yang mempertimbangkan kondisi ekonominya,” ujarnya.

Transparansi Data dan Kontrak Sosial Pajak

Selain peninjauan berdasarkan tingkat jabatan dan kemampuan membayar, Achmad menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah terkait besaran anggaran pajak yang ditanggung.

“Berapa total biaya PPh yang ditanggung pemerintah setiap tahun? Berapa yang dinikmati pejabat tinggi dan berapa yang terkait aparatur dengan penghasilan lebih rendah?” ungkapnya.

Menurut dia, tanpa data rinci, publik tidak dapat menilai besarnya manfaat fiskal dari perubahan kebijakan tersebut.

“Pemerintah pun tidak memiliki dasar yang memadai untuk menyatakan apakah fasilitas itu masih proporsional,” tegas dia.

Baginya, isu ini bukan sekadar soal efisiensi anggaran, melainkan kredibilitas kontrak sosial perpajakan antara negara dan warga.

“Masyarakat bersedia membayar pajak karena percaya bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan penerimaan digunakan untuk kepentingan bersama,” tandasnya.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan