Kerugian Capai Rp14,3 Triliun, Kejagung Tahan 11 Tersangka Korupsi Ekspor CPO

Ekspor CPO
Salah satu tersangka korupsi ekspor CPO dipamerkan di Kejaksaan Agung, Selasa, 10 Februari 2026. Foto:Dok Kejagung
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, palm oil mill effluent (POME), periode 2022–2024. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp10,6 triliun hingga Rp14,3 triliun.

Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik JAM PIDSUS) Syarief Sulaeman Nahdi menyampaikan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa saksi dan mengumpulkan alat bukti surat serta bukti elektronik.

“Tim penyidik dari JAM PIDSUS berdasarkan Surat Penyidikan Nomor 71 Tanggal 21 Oktober 2005 telah menetapkan beberapa tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam kegiatan CPO dan produk turunannya,” ujar Syarief didampingi Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriatna dalam konferensi pers di Gedung JAM PIDSUS, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Dari 11 tersangka, tiga di antaranya pejabat negara dan delapan lainnya direksi perusahaan swasta.

Mereka adalah LHB selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan Kementerian Perindustrian; FJR selaku Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kini menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT; serta MZ selaku ASN di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru.

Sementara delapan tersangka lain merupakan pimpinan sejumlah perusahaan, yakni ES (Direktur PT SMP, PT SMA, PT SMS), ERW (Direktur PT BMM), FLX (Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP), RND (Direktur PT PAJ), TNY (Direktur PT TEO dan pemegang saham PT Green Product International), VNR (Direktur PT SIP), RBN (Direktur PT CKK), serta YSR (Direktur Utama PT MAS dan Komisaris PT SBP).

Para tersangka langsung ditahan selama 20 hari.

“Para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” tegas Syarief.

Modus Rekayasa Klasifikasi Ekspor

Syarief menjelaskan, kasus ini bermula saat pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor CPO pada 2020–2024 guna menjaga pasokan dan stabilitas harga minyak goreng dalam negeri.

Kebijakan itu diterapkan melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO), persetujuan ekspor, serta pengenaan Bea Keluar dan Pungutan Sawit (Levy). CPO ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional dengan HS Code 1511 tanpa membedakan kadar asam (Free Fatty Acid/FFA).

Namun penyidik menemukan rekayasa klasifikasi. CPO berkadar asam tinggi diklaim sebagai POME atau Palm Acid Oil (PAO) dengan HS Code 2306, yang seharusnya untuk residu atau limbah padat.

Tujuannya jelas. Menghindari pembatasan dan kewajiban negara.

Dengan klasifikasi itu, para pelaku diduga menghindari DMO serta mengurangi Bea Keluar dan Pungutan Sawit yang semestinya dibayar.

“Pajak CPO itu jauh lebih tinggi daripada pajak POME, jauh sekali. Itu kerugian keuangan negaranya,” kata Syarief.

Penyidik juga menemukan dugaan pemberian kickback kepada oknum pejabat agar proses administrasi dan pengawasan ekspor berjalan mulus tanpa koreksi.

“Para tersangka diduga tidak hanya mengetahui ketentuan hukum yang berlaku, tetapi secara aktif berperan dalam menyusun, menggunakan, dan membiarkan mekanisme yang menyimpang tersebut berlangsung,” ujar Syarief.

Kerugian Negara dan Dampak Sistemik

Kejagung menilai perbuatan para tersangka berdampak luas dan sistemik. Negara kehilangan penerimaan dari Bea Keluar dan Pungutan Sawit dalam jumlah signifikan. Padahal penerimaan itu menjadi instrumen fiskal pengelolaan komoditas strategis.

Selain itu, kebijakan pengendalian ekspor menjadi tidak efektif. Komoditas yang seharusnya dibatasi justru lolos ekspor melalui klasifikasi yang tidak semestinya.

Penyidik juga menyoroti penggunaan Peta Hilirisasi Industri Kelapa Sawit yang belum berbentuk peraturan perundang-undangan, tetapi dijadikan acuan meski memuat spesifikasi teknis yang tidak dikenal dalam sistem klasifikasi internasional.

Kerugian negara masih dalam proses audit. Namun, berdasarkan perhitungan sementara penyidik, nilainya diperkirakan mencapai Rp10,6 triliun hingga Rp14,3 triliun, terutama dari ekspor sejumlah grup perusahaan pada 2022–2024. ***