Anggota Pengurus Besar (PB) Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) ini juga menilai, aroma kepentingan pribadi dan kelompok sangat kental dalam konflik internal PMI itu.
Dia amat menyayangkan jika organisasi kemanusiaan yang melayani masyarakat harus menjadi praktik bancakan para elite. Imej PMI bakal buruk di mata Kepalangmerahan Internasional.
“Program yang sudah disiapkan, ditata, dan direncanakan dengan baik bakal mengalami inefektivitas dan keributan,” ungkap Iqbal kepada wartawan, Selasa, 10 Desember 2024.
Sementara itu, menurut pengamat kebijakan kesehatan Dicky Budiman, program donor darah serta bank darah PMI adalah sektor vital yang berpotensi terganggu akibat kekisruhan organisasi. Ia pun menyayangkan adanya dualisme kepemimpinan PMI.
Padahal, kata dia, saat ini tengah musim bencana di sejumlah daerah di Indonesia, di mana PMI semestinya tangkas turun tangan.
“Jadi ini sangat disayangkan karena ada hak-hak pasien dan masyarakat yang bisa tidak terpenuhi dalam konteks layanan kesehatan dan kemanusiaan,” kata Dicky, Selasa, 10 Desember 2024..
Dicky menegaskan agar kekisruhan PMI tidak boleh berlarut-larut. Makin panjang masalah ini, kata dia, maka semakin banyak layanan kesehatan dan kemanusiaan yang dikorbankan. Dicky berharap pemerintah bisa menjadi wasit yang adil dalam polemik kepengurusan PMI.
Menkes Tidak Ikut Campur
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan jika PMI merupakan mitra kerja Kementerian Kesehatan yang memiliki aturan tersendiri. Untuk itu, dia tak mencampuri masalah organisasi luar.
“PMI adalah mitra kerja Kemenkes yang punya aturan organisasi sendiri yang kita hargai. Kita tidak ikut campur urusan organisasi di luar,” kata Budi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.
Dia menyerahkan ke internal PMI soal kepengurusan di organisasinya. “Yang pilih juga bukan menteri, kan. Yang milih adalah ketua-ketua wilayah PMI,” ucap Budi.
PMI Bekerja Tanpa Boleh Berpihak
Untuk diketahui, dalam UU 1/2018 Tentang Kepalangmerahan, PMI diberikan mandat untuk melakukan kegiatan kepalangmerahan di Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepalangmerahan yang didanai pemerintah.
