Johnny G. Plate menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) dijadwalkan memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) itu sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam proyek penyediaan fasilitas sambungan internet cepat di wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo pada Selasa, 14 Februari 2023.
Kejagung RI telah lima orang jadi tersangka dalam kasus tersebut. Menteri dari Partai Nasional Demokrat (NaDem) tersebut akan diperiksa sebagai saksi. Awalnya Johnny dijadwalkan diperiksa pada Kamis, 9 Februari 2023. Namun, pemeriksaan itu ditunda. Pasalnya, Johnny sebagai Menkominfo harus mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara peringatan Hari Pers Nasional di Medan, Sumatera Utara.
Johnny G Plate lahir di Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 10 September 1956. Dia lulusan jurusan Ekonomi dan Manajemen Bisnis di Universitas Katolik Atma Jaya. Pada awal tahun 1980-an Johnny terjun di dunia bisnis alat-alat perkebunan. Dia juga sempat bekerja di maskapai AirAsia serta menjabat komisaris di sejumlah perusahaan.
Karier politik Johnny G Plate dimulai saat ia bergabung Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) pada tahun 2013. Dia menjabat sebagai Ketua Mahkamah PKDI. Namun, pada tahun 2014, Johnny justru maju Pemilu Legislatif menggunakan kendaraan Partai NasDem di bawah pimpinan Surya Paloh. Johnny meraih kursi di DPR-RI setelah memenangkan 33.704 suara di daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) 1.
Pada tahun 2017, Johnny G Plate ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem. Dia kembali terpilih sebagai anggota DPR pada Pemilu Legislatif 2019 dengan meraih 115.921 suara. Baru sebentar jadi anggota DPR untuk yang periode keduanya, Johnny mendapat tugas baru. Usai Pemilu 2019 yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin dengan dukungan sejumlah parpol, termasuk Nasdem, Johnny ditunjuk sebagai Menteri Kominfo di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Situasi politik nasional menghangat menjelang Pemilu 2024, terutama setelah Nasdem, yang masih menjadi bagian dari parpol pendukung pemerintah, menetapkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pilpres mendatang, pada Oktober 2022 lalu. Setelah penetapan itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kerap melemparkan sindiran terhadap Partai Nasdem yang dinilai kurang optimal dalam bekerja.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, misalnya, menyentil Menteri Pertanian dari Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo, karena gagal melakukan ekspor beras. Sembari menyinggung wacana reshuffle, Hasto menyebut bahwa Syahrul sempat menjanjikan akan ada ekspor beras, namun hingga saat ini tidak terealisasi.
“Soal reshuffle sudah saya jelaskan bagaimana pentingnya seorang menteri mengambil kebijakan berdasarkan data-data yang akurat,” tukas Hasto dalam konferensi pers refleksi akhir tahun pada Jumat, 30 Desember 2022.
Isu reshuffle kabinet memang sempat terdengar kendati belum terjadi. Selain Syahrul Yasin Limpo, NasDem juga punya dua menteri lainnya di kabinet Jokowi-Ma’ruf, yakni Johnny G. Plate sebagai Menteri Kominfo dan Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Di tengah situasi politik tersebut, Johnny sempat diisukan bakal mundur. Namun, dia kemudian memastikan bahwa dirinya masih menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. “Mengingat informasi terkait dengan tugas kami sebagai Menkominfo RI yang telah beredar secara luas di masyarakat, khususnya dalam media sosial, maka dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh bapak Presiden sebagai anggota kabinet Indonesia Maju,” kata Johnny G. Plate Plate dalam keterangannya, Kamis, 5 Januari 2023.
Kendati begitu, Sekjen Partai NaDem ini menegaskan bahwa penentuan menteri tetap menjadi wewenang Presiden Jokowi sebagai bagian konstitusi. Johnny menyerahkan semua keputusan kepada Presiden Jokowi. “Kami percaya dan yakin bahwa setiap partai politik di Indonesia memahami, memaklumi dan menjaga hak Konstitusional Prerogative Rights President tersebut,” tandas Johnny G. Plate waktu itu.
Johnny G. Plate diperiksa oleh Kejagung RI terkait dugaan korupsi pada proyek BTS Bakti Kemenkominfo di tengah situasi politik yang masih panas-dingin itu.
(Toni)
