“Saya mau kasih tahu saja: jangan coba-coba main-main (dengan) barang ini (‘Raja Jawa’). Waduh, ini ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu,” ujar Bahlil, tanpa merinci siapa yang dimaksudnya sebagai ‘Raja Jawa’.
Presiden Prabowo Subianto resmi menerima KTA NU seumur hidup di Muktamar ke-35 Jombang. Pengamat politik menilai penganugerahan ini sebagai gestur yang memperkuat pertautan politik antara pemerintah dan nahdliyin.
Kategori: Politik
As`ad Said Ali: Berawal dari Muktamar NU Lampung yang Penuh Rekayasa, Wajar NU Hari Ini Kacau
Menurut As’ad Said Ali, situasi di PBNU saat ini merupakan dampak dari Muktamar NU ke-34 di Lampung pada Desember 2021, yang disebutnya sarat rekayasa.
Demo 22 Agustus 2024: Massa Geruduk Gedung DPR RI, Protes Langkah Inkonstitusional DPR
JAKARTA — Partai Buruh siap mengerahkan massa besar-besaran sebagai bentuk protes terhadap tindakan DPR yang — baca selengkapnya
Belum 24 Jam MK Keluarkan Putusan Terkait Pilkada, Terjadi ‘Pembangkangan Konstitusi’ di DPR RI
Belum sampai 24 jam pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pilkada, terjadi ‘pembangkangan konstitusi’ di gedung DPR RI pada Rabu (21/8/2024), di mana mayoritas Fraksi di DPR sepakat untuk ‘mengabaikan’ putusan MK tersebut dan tetap mengacu pada RUU Pilkada.
Garda Bangsa PKB VS GP Ansor dan Pagar Nusa Saling Unjuk Kekuatan di Muktamar Ke-6 PKB di Bali
DENPASAR — Garda Bangsa, badan otonom kepemudaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), siap mendukung penuh Muktamar — baca selengkapnya
Muktamar PKB Bali Jadi Ajang Rekonsiliasi dengan PBNU, Mungkinkah?
Warga Nahdliyyin memandang momentum tersebut sebenarnya tepat untuk upaya rekonsiliasi antara dua organisasi masa dan politik berbasis NU tersebut.
Bahlil Bakal Jadi Ketum Golkar, Pengamat: Jalan bagi Jokowi untuk Berkuasa di Partai Beringin
Jika Bahlil benar terpilih, pengamat menyebut hal itu kian memuluskan skenario politik Joko Widodo untuk menguasai partai beringin.
Putusan Mahkamah Konstitusi Cegah Oligarki Politik, Kaesang Tidak Bisa Mencalonkan Diri
Mahkamah Konstitusi (MK), pada Selasa (20/8/2024) menerbitkan putusan terkait perubahan ambang batas perolehan suara partai politik yang bisa mengajukan kandidat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Putusan yang disambut positif oleh publik. Dinilai sebagai langkah untuk mencegah kekuasaan oligarki dan menegakkan demokrasi.
Muslimat NU dan PKB Klop Calonkan Ngesti-Nur Arifah Sebagai Cabup-Cawabup Kab. Semarang di Pilkada 2024, PCNU Diprediksi Punya Calon Sendiri
Ketegangan di tingkat pusat antara PKB dan NU tidak sepenuhnya berimbas ke daerah. Di Kabupaten Semarang, DPC PKB dan Muslimat NU justru solid berkoalisi mengusung Ketua Muslimat NU, Nur Arifah, sebagai calon wakil bupati untuk mendampingi petahana, Ngesti Nugraha, dalam Pilkada 2024.
Dharma-Kun Lolos Pilkada Jakarta sebagai Calon Independen, Benarkah Hanya “Boneka”?
Pengamat menilai pasangan ini adalah “boneka”, agar pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang diusung 12 partai politik yang dipimpin Gerindra tidak berhadapan dengan kotak kosong.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.