JAKARTA | SAMUDRA FAKTA—Menurut kajian Badan Intelijen Negara (BIN) Republik Indonesia, tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Penuh ketidakpastian. Penyebabnya ada empat hal. Agar Indonesia bisa bertahan di tengah situasi tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar intelijen secepat mungkin memberikan informasi-informasi yang diperlukan pemerintah untuk dijadikan sebagai acuan guna menentukan langkah preventif.
“Foresight dari intelijen dunia menggambarkan 2023 sebagai tahun yang gelap dan penuh dengan ketidakpastian. Istilah intelijen disebut ‘winter is coming‘,” kata Kepala BIN Budi Gunawan, ketika memberi materi di acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di SICC, Senayan, Bogor, Selasa, 17 Januari 2023.
Menurut pria yang akrab disapa BG itu, berdasarkan analisis big data BIN dan intelijen dunia, ada beberapa potensi ancaman dan tantangan global pada 2023 yang perlu dijadikan perhatian.
Ancaman pertama adalah perang Rusia dan Ukraina, yang diprediksi masih akan berlangsung lama. Kemungkinan situasi ini diperparah dengan munculnya potensi penggunaan senjata nuklir dalam skala terbatas. Situasi perang ini memengaruhi perekonomian beberapa negara di Afrika, yang 90 persen impor gandum mereka sangat bergantung pada Rusia dan Ukraina.
Ancaman kedua, kata BG, adalah banyaknya infrastruktur di negara-negara Eropa yang terbengkalai karena kekurangan biaya akibat inflasi. Dia mencontohkan Italia, di mana negara tersebut telah mengalami krisis listrik dan kesulitan pasokan pangan akibat perang Rusia-Ukraina.
“Untuk Indonesia, ada pekerjaan rumah yang sangat besar, di mana Januari 2023 ini Indonesia akan menjadi negara importir yang besar terhadap komoditas-komoditas pangan, khususnya gandum, kedelai, beras, daging, dan bawang putih,” katanya.
Ancaman ketiga adalah krisis mata pencaharian dan meningkatnya PHK—yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran global. Situasi tersebut diperparah oleh semakin kompleksnya pembiayaan anggaran negara dan perusahaan akibat penerapan konsep ekonomi hijau atau ekonomi ramah lingkungan.
Ancaman keempat adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar akibat tingginya inflasi global. “Situasi ini menyebabkan tingginya beban impor, yang berdampak pada industri nasional, meningkatnya pengangguran, serta menurunnya daya beli masyarakat,” jelasnya.
“Walaupun Indonesia diprediksi tidak akan terkena resesi, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan hanya di kisaran 4,7 persen sampai dengan 5,3 persen,” imbuh BG.
Selain BG, sejumlah pejabat negara juga pernah menyebut jika tahun 2023 bakal diselimuti kegelapan dan perlu langkah-langkah antisipatif. Mulai dari Presiden Jokowi sampai Menkeu Sri Mulyani menyebut tahun 2023 bakal penuh ketidakpastikan.
Di tengah ancaman ketidakpastian tersebut, negara memerlukan langkah-langkah taktis agar memiliki daya tahan dalam menghadapi situasi global. Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar Kementerian Pertahanan (Kemhan) secepat mungkin mengorkestrasi informasi intelijen pertahanan dan keamanan.
Menurut Jokowi, informasi intelijen adalah kunci untuk menentukan langkah preventif di tengah instabilitas global. “Saya minta Kementerian Pertahanan harus bisa menjadi orkestrator, bisa mengorkestrasi informasi-informasi intelijen pertahanan dan keamanan yang kita punya di mana-mana,” ujar Jokowi di Rapat Pimpinan (Rapim) Kemhan, Rabu, 18 Januari 2023.
Jokowi menambahkan, banyak sumber informasi intelijen bagi Indonesia, seperti TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), juga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). “Harus diorkestrasi agar menjadi sebuah informasi yang satu, sehingga kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan itu betul—paling tidak mendekati benar. Jadi, langkah kerja memang harus preventif,” paparnya.
Jokowi juga meminta Kemenhan untuk dapat menyampaikan informasi intelijen secara cepat—bukannya memberitahu setelah kejadian. “’Pak, ini hati-hati, ini akan terjadi, kemungkinan akan terjadi seperti ini’. Jangan sudah kejadian saya baru diberitahu. Sekali lagi, informasi intelijen menjadi sangat vital,” tegasnya
Acara di Kemenhan tersebut dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN Budi Gunawan. Hadir juga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
Menanggapi arahan presiden, Menhan Prabowo mengatakan bahwa dalam rapim Kemenhan dia menyampaikan beberapa hal, antara lain tentang dokumen strategis kebijakan umum pertahanan negara dan strategi negara pembangunan kekuatan.
Di bidang pertahanan, kata Prabowo, saat ini Indonesia sudah menunjukkan kemampuan dan prestasi yang baik di mata dunia. ”Kita punya kekuatan. Ekonomi kita terkendali. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi berhasil mengatasi pandemi Covid-19,” ujarnya.
Menurut dia, industri pertahanan dalam negeri juga menunjukkan kemampuan yang baik. ”Industri dalam negeri sudah luar biasa. Kita percaya pada kekuatan kita sendiri,” ujarnya, optimistis.
(Pram | Farhan)
