Pemberian amnesti untuk Hasto dan abolisi bagi Tom Lembong dinilai sebagai strategi cerdas Prabowo untuk merangkul seluruh kekuatan politik, sekaligus melemahkan pengaruh Jokowi.
__________
Direktur Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menyebut Presiden Prabowo Subianto menganut mazhab konsolidasi persatuan dalam keputusannya memberi abolisi kepada Thomas Lembong dan amnesti bagi Hasto Kristiyanto.
“Prabowo ingin mengakomodasi semua kekuatan politik, termasuk sisa konflik lawan politik Jokowi. Ini strategi jitu dan berkelas,” kata Pangi di Jakarta, Jumat, 1 Agustus 2025.
Ia menilai, ada tiga motif utama di balik pemberian ampunan tersebut.
Pertama, sebagai cara merangkul seluruh spektrum kekuatan politik. Kedua, menunjukkan Prabowo sebagai Presiden dengan strategi politik yang mampu menaklukkan lawan-lawan politiknya.
“Prabowo secara tidak langsung telah menaklukkan PDIP dan pendukung Anies. Saya melihat peran Dasco di balik ini juga signifikan,” ujarnya.
Ketiga, Pangi menyebut dua kasus ini lebih sarat unsur politik ketimbang penegakan hukum. “Ini lebih ke hukuman pesanan. Fakta persidangan tak menunjukkan unsur pidana,” lanjutnya.
Menurutnya, keputusan ini menjadi pukulan telak bagi Presiden Joko Widodo yang selama ini bersitegang dengan Hasto dan Tom. “Setelah makan malam Prabowo-Jokowi di Solo, langkah ini bikin Jokowi mati gaya,” pungkasnya.
Senada dengan Pangi, Direktur Eksekutif FIXPOLL Indonesia, Mohammad Anas, memprediksi hubungan Prabowo dan Jokowi akan retak akibat keputusan ini.
“Jokowi jelas tidak nyaman. Dia tidak punya kekuatan di parlemen, sehingga sulit bermanuver,” ujar Anas.
Menurut Anas, amnesti untuk Hasto justru mempererat hubungan politik Prabowo dengan PDIP. Bahkan, ia menduga PDIP tengah melobi pemerintah agar tak terlihat sebagai oposisi murni.
“PDIP bisa saja masuk ke pemerintahan atau tetap di luar tapi mendukung kebijakan strategis selama lima tahun ke depan,” tuturnya.
Ia menilai keputusan ini sarat dimensi politik dan kemungkinan besar melalui proses lobi antara PDIP dan pemerintah.
